Kota Bima,Incinews,Net- Komisi 2 DPR RI, melaksanakan Rapat Kerja, bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Rapat Dengar Pendapat secara virtual (video conference) dengan seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia, Selasa (29/4/2025).
Sementara itu Pemerintah Kota Bima, turut serta hadir dan mengikuti secara seksama kegiatan tersebut melalui vidio conference, dengan diwakili oleh Asisten III Sekda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan,
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI, Dr. H. Rifqinizamy Karsayuda, SH.,MH. Rapat ini sedianya dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. namun karena ada mandat dari Presiden RI, untuk ke Luar Negeri (Qatar), rapat akhirnya di hadiri, oleh Wakil Menteri (Wamen), Dr. Ribka Haluk, S. Sos.,M.M.
Melalui rapat ini, Komisi 2 DPR RI, mengatakan bahwa ada 3 hal penting yang akan disampaikan, dan yang akan didengarkan dari masing-masing daerah, Komisi 2 DPR RI ingin mengetahui, sekaligus menyamakan data, terkait 3 hal ini. Yang pertama, terkait dengan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah, Komisi 2 DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait dengan porsi APBD dari masing-masing Propinsi, termasuk porsi APBD Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Propinsi. termasuk kemandirian fiskal masing-masing daerah, juga sejauh mana kontribusi dana transfer pusat ke daerah berperan dalam masing-masing Propinsi, Kabupaten ataupun Kota.
Yang kedua terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum, Didalam hal ini, DPR RI, konsen bersama Kemendagri ingin menghadirkan BUMD yang sehat di Indonesia, BUMD yang sehat ini, dapat di lihat dari 2 indikator, indikator yang pertama adalah kemandirian fiskal masing masing daerah, sementara indikator yang kedua adalah dari sisi pengelolaan BUMD yang relatif baik, dan menjadi best practices bagi daerah lain.
Dan point terakhir dari tujuan rapat ini adalah terkait dengan pengelolaan kepegawaian reformasi, dan birokrasi di daerah, dan salah satu isunya adalah ingin menuntaskan masalah pegawai honorer yang ada di masing-masing daerah, termasuk masalah pengangkatan ASN PPPK, yang keberadaanya terpaksa harus menggelontorkan dana APBD masing-masing, termasuk posko belanja pegawai.
Tiga hal inilah yang diharapakan oleh Komisi 2 DPR RI yang nantinya akan dipaparkan oleh masing-masing pimpinan daerah, untuk disampaikan pada kesempatan ini.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Ribka, (Wamen Kemendagri) menggarisbawahi bahwa sejumlah isu yang di bahas dalam rapat ini, baik masalah transfer dana pusat, ke daerah, masalah BUMD, maupun masalah pengelolaan kepegawaian reformasi dan birokrasi, tentu semuanya telah melalui prosedur, dan mekanisme yang ada, dan tujuannya jelas, bukan untuk membebani daerah, tapi justru memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pro rakyat, ungkapnya.
Rapat ini juga dirangkaikan dengan sesi Rapat Dengar Pendapat, di mana para Gubernur, Bupati, dan Walikota diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perihal rapat di atas, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mendukung jalanya pembangunan di daerah masing-masing.
Secara umum, jalannya rapat berlangsung dinamis dan konstruktif, dengan berbagai masukan substantif yang menjadi catatan penting, baik bagi Komisi 2 DPR RI, maupun bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun langkah-langkah kebijakan selanjutnya.
Kegiatan vicon ini di ikuti oleh Kepala BPKAD, Kepala BKPSDM, serta Kabag Ekonomi, dan diharapkan kegiatan ini dapat memperkokoh komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan masyarakat.
