Media insan cita (inciNews.net) Mataram – Kasus kredit macet yang mencapai ratusan miliar rupiah di Bank NTB Syariah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas permasalahan ini demi mencegah kerugian daerah yang lebih besar.
"Inikan kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus turun tangan," tegasnya pada Kamis (13/3/2025) kemarin.
Menurut Aminurlah, dana lebih dari Rp 300 miliar yang terhenti dalam kredit macet seharusnya bisa dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di NTB. Jika dana tersebut disalurkan kepada petani, dampaknya diyakini akan signifikan bagi perekonomian daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti ketidakmerataan akses kredit di Bank NTB Syariah, di mana petani sering mengalami kesulitan memperoleh pinjaman, sementara perusahaan lebih mudah mendapatkannya. “Petani susah mendapatkan kredit, sementara perusahaan lebih gampang. Harus kita cari akar masalahnya,” ujarnya.
Aminurlah menegaskan perlunya mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam kebijakan yang menyebabkan kerugian besar ini. "Harus diusut siapa aktor di balik ini semua. Ada apa di balik kebijakan ini?" katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pengunduran diri Direktur Umum Bank NTB Syariah. Menurutnya, mantan direktur tersebut harus dimintai klarifikasi terkait tanggung jawabnya atas pembiayaan yang jatuh tempo. “Direktur yang mundur harus dipertanyakan kembali. Dia harus bertanggung jawab terhadap kewajiban pembiayaan yang jatuh tempo,” imbuhnya.
Aminurlah berharap kasus ini tidak hanya berhenti pada penyelidikan internal, tetapi juga membawa dampak positif bagi daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana, termasuk Corporate Social Responsibility (CSR). “Bank NTB Syariah harus memberikan sumbangsih nyata bagi daerah, termasuk soal dana CSR,” pungkasnya.
