Kota Bima,Incinews,Net- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo merupakan salah satu Rumah Sakit prioritas dalam transformasi layanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan Kemenkes 2023 lalu. RSUD Komodo telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar internasional meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, layanan unit kritikal (ICU, NICU, PICU), layanan gawat darurat, ruang operasi, serta layanan penunjang berupa laboratorium, radiologi, dan apotek.
Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH melakukan studi tiru ke RSUD Komodo Labuhan Bajo sebagai persiapan rencana pembangunan RSUD Kota Bima, Jum'at, 25 Oktober 2024.
Pada kunjungan ini H. Mukhtar didampingi pula oleh Ketua DPRD Kota Bima, Kepala Bappeda, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Kadis Kominfotik, Kadis Sosial, serta Direktur RSUD Kota Bima dan Kabag Prokopim Kota Bima.
H. Mukhtar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bima mendapatkan anggaran dari Kementerian Kesehatan kurang lebih sebesar 170 M untuk membangun Rumah Sakit di Kota Bima.
"Menteri Kesehatan lalu merekomendasikan untuk melihat dan mengikuti prototipe di RSUD Labuhan Bajo," ungkapnya.
H. Mukhtar berharap koordinasi, komunikasi dengan Kabupaten Manggarai Barat khususnya pihak RSUD Komodo Labuhan Bajo dapat membantu persiapan pembangunan RSUD Kota Bima.
"Dalam tahap ini kami masih perencanaan, karena anggaran dari Kementerian Kesehatan di Tahun 2025," tutupnya.
Sementara itu Pj. Bupati Manggarai Barat Ondy Siagian menyampaikan bahwa Pemerintah Manggarai Barat dan RSUD Komodo masih terus belajar dan masih banyak rencana-rencana terkait dengan pengembangan pembangunan Rumah Sakit ini.
"Oleh karena itu, kunjungan ini menjadi momen kita untuk berbagi pengalaman serta diskusi untuk berbagi pengetahuan," ungkapnya.
RSUD Komodo lanjutnya, merupakan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan menjadi Rumah Sakit Jejaring Pengampun Pelayanan Koriokospiler Strata-1. Mengingat Labuhan Bajo sebagai daerah pariwisata super prioritas, maka dukungan-dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan.
"Kami harus tetap meningkatkan kapasitas dan komptensi SDM serta birokrasi di pemerintahan," ucapnya.
