MEDIA insan cita (inciNews.net) Mataram - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya, mendorong Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Dr Hasanuddin, S.Ip., MM., beri atensi dalam penyelesaian utang daerah yang hingga saat ini masih belum dapat dituntaskan.
“Kami berharap Pj Gubernur yang baru dapat menyelesaikan salah satu PR Pemerintah Daerah Provinsi NTB yakni soal utang, itu salah satunya yang kami dorong untuk diatensi Pj Gubernur yang baru agar diselesaikan. Supaya saat waktu berakhir penugasannya nanti, ada kesan yang baik yang beliau tinggalkan bagi masyarakat NTB ketika itu diselesaikan,” ungkap anggota DPRD NTB Komisi III itu, Senin (1/7/2024) saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan di Gedung Sekretariat DPRD NTB Dijalan Udayana Kota Mataram.
Duta Anggota DPRD NTB dari Gerindra tersebut menilai, hal ini penting untuk diperhatikan oleh PJ Gubernur Karena berkaitan soal penguatan Perusahaan Daerah (Perusda) seperti PT Bank NTB Syariah, PT GNE, dan lainnya.
“Beberapa perusda yang berpotensi menyumbangkan kontribusi pendapatan yang besar bagi daerah perlu diperhatikan dan dicermati dengan baik untuk lebih dikuatkan lagi dengan memberikan tambahan modal dan lain sebagainya,” ujar pria yang akrab disapa Miq Jaya ini.
Kebijakan penguatan Perusda, menurut Miq Jaya, harus berbasiskan pada progresivitas yang dialami oleh Perusda tersebut.
“Perlakuan penguatan dalam aspek modal itu jangan dipukul rata. Tetapi harus berbasiskan pada progresivitas perusda tersebut seperti capaian dan prestasi yang berhasil diraih oleh perusda,” ungkapnya.
Selain itu, Lalu Wirajaya juga meminta agar Pj Gubernur dapat memperhatikan keberadaan fasilitas pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang menjadi tulang punggung dalam pencapaian pendapatan daerah.
“Sebab tanpa adanya fasilitas yang memadai yang kita siapkan, maka harapan untuk peningkatan pendapatan daerah akan menjadi sia-sia,” terangnya.
Kekurangan fasilitas di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) khususnya di Samsat Daerah ini menurutnya sudah sangat sering dikeluhkan.
“Inilah juga yang perlu diatensi oleh Pj Gubernur kita saat ini,"tutupnya.
