Foto: Plt Sekretaris Daerah, Ibnu Salim, SH, MSi saat membuka Rakerda Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting NTB di Hotel Golden Palace, Mataram.
MEDia INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM -
Nusa Tenggara Barat berhasil menurunkan drastis angka stunting hingga 8,1 persen di tahun 2023 menjadi 24,6 persen. Tahun, ini target nasional 14 persen dilakukan serius dengan melibatkan semua pihak.
"Ini prestasi yang membanggakan sehingga kegiatan rapat kerja daerah (Rakerda) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah ini menjadi wadah pegiat se kabupaten/ kota untuk optimalisasi dan evaluasi", ujar Plt Sekretaris Daerah, Ibnu Salim, SH, MSi saat membuka Rakerda Akselerasi Percepatan Penurunan Stunting NTB di Hotel Golden Palace, Mataram, Selasa (28/05). Rakerda diikuti 730 orang peserta secara daring dan 230 orang yang terdiri dari tenaga keaehatan dan satgas stunting se NTB.
Dikatakannya, secara nasional fokus utama audit penyelenggaraan pemerimtahan daerah oleh Dirjen Kementerian Dalam Negeri dalam sepekan ini selain pemilihan kepala daerah serentak adalah kemiakinan ekateim dan stunting. Oleh karena itu ia berharap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dalam penanganan stunting melalui Puskesmas, Posyandu, tim lapangan dan program program yang berkaitan dengan ibu dan anak dapat lebih intensif dilakukan.
Sementara itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Drs Samsul Anam, MPh mengatakan, secara umum program pembangunan keluarga (Bangga Kencana) dan kependudukan juga menyasar kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Capaian pembangunan keluarga di NTB meliputi turunnya angka kelahiran sebesar 2.34 persen, angka kelahiran remaja turun dari 42,6 persen menjadi 41,08 serta beberapa capaian terbaik secara nasional.
Meskipun demikian, jelas Anam banyak hal masih perlu dirumuskan dalam strategi percepatan seperti kepesertaan KBN yang rendah (25 persen), tingkat diskontinuitas KB masih tinggi (23, 2 persen) dan beberapa indikator pembangunan keluarga lainnya yang masih rendah.
"Kita berharap dengan raker ini pemerintah daerah san mitra kerja dapat mengevaluasi hal hal tersebut dan mendorong capaiannya", ujarnya.