Incinews.net
Selasa, 21 Mei 2024, 18.24 WIB
Last Updated 2024-05-28T04:24:46Z
PemerintahPemprovNTB

Buka RKU, Kadis Nakertrans NTB Singgung Lemahnya SOP Pengawasan Lapangan

Foto: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, saat membuka kegiatan Sinergitas Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU) Pengawas Ketenagakerjaan dan Peningkatan Sistem Pengawasan di Tingkat Daerah dan Nasional di Hotel Svarga Senggigi.


MEDia INSAN CITA (inciNews.net) SENGGIGI -

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan berjalan dengan baik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, membuka kegiatan Sinergitas Penyusunan Rencana Kerja Unit (RKU) Pengawas Ketenagakerjaan dan Peningkatan Sistem Pengawasan di Tingkat Daerah dan Nasional di Hotel Svarga Senggigi, Selasa (21/24).

Dalam sambutannya, Aryadi menyampaikan RKU adalah panduan dalam bekerja agar pengawas ketenagakerjaan memiliki target yang jelas dan terukur. Tak dapat dipungkiri, peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi. Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja adalah melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan.

“SOP pengawas di lapangan perlu diperkuat agar proses audit kinerja, mulai dari perencanaan hingga laporan akhir, dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Aryadi menekankan pentingnya pendekatan pengawasan yang sekarang lebih preventif dan berorientasi pada pencegahan serta audit probity audit dan audit kinerja. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan serta norma yang ada.

Selain itu, Aryadi juga menyoroti perubahan dan perkembangan pesat di sektor ketenagakerjaan, terutama dengan adanya UU Cipta Kerja. Ia menyatakan bahwa pengawas harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan dan menguasai norma kerja dan norma K3 untuk memininalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial.

“Kekompakan dan kerjasama antar bidang sangat penting untuk meminimalisir konflik dan memastikan informasi yang akurat,” jelasnya.