MEDia INSAN CITA (inciNews.net) Kota Mataram -
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyalamat Organisasi Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara ( HMI MPO Badko Bali Nusra) mengutuk tindakan represif aparat Kepolisian Daerah NTB terhadap massa aksi HMI Cabang Mataram yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Selasa (2/4/2024).
Ketua HMI MPO BADKO Bali Nusra Abdul Halik mejelaskan, peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah kader HMI dianiaya, dan atribut HMI sepeti bendera, peci, dan Gordon di buang, dirobek bahkan di injak-injak Semua terekam dalam video yang juga beredar di media sosial.
"Seharusnya aparat lebih memberikan perlindungan dan mengayomi,"kata
Ketua HMI MPO BADKO Bali Nusra Periode 2023-2025.
"Meminta Polda NTB segera Minta Maaf dan memanggil dan membina oknum serta bertanggung jawab secara Hukum bagi anggota Kepolisian yang telah melakukan pelecehan terhadap atribut HMI dan tindakan penganiayaan serta percobaan pembunuhan terhadap kader HMI Cabang Mataram,"sambung ia.
Terkait aksi menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur NTB, Abdul Halik mengungkapkan bahwa riakan massa aksi sebagai hal biasa sebagai ekspresi memperjuangkan kepentingan publik di muka umum dan aparat tidak boleh alergi terhadap itu.
"Itu sama halnya Polda NTB alergi dan takut terhadap aksi Demontrasi yang dilakukan mahasiswa di NTB sehingga langkah represif merupakan hal biasa, itu tidak boleh jadi kebiasaan oleh aparat kepolisian di NTB,"keluhnya.
Ditegaskan Abdul Halik, Kapolda NTB dan Kadiv Propam NTB harus memberikan peringatan dan pembinaan kepada oknum aparat tersebut, apalagi ini momentum Bulan suci ramadhan harusnya lebih menggunakan cara-cara yang santun dan bijaksana dalam menanggapi setiap tuntutan.
"Jika tidak maka kami mengintruksikan seluruh Cabang se - Badko Bali Nusra untuk melakukan aksi besar-besaran dan akan bersurat secara resmi kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda atas penanganan yang buruk di wilayah hukum Polda NTB,"ancam Abdul Halik.
Sementara, Ketua Umum HMI MPO Cabang Mataram menyampaikan, aksi didepan Kantor Gubernur NTB oleh HMI Cabang Mataram menyoroti sejumlah permasalahan yakni soal peredaran Narkoba, stabilitas harga LPG dan Bahan Pokok.
Selain itu, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram meminta Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Raden Umar Faroq untuk mundur dari jabatan sebagai kapolda NTB.
"Dan juga mereka meminta Kapolres Kabupaten Bima dan Kapolres Kabupaten Dompu dicopot karena tidak becus mengamankan pemilu. Usut tuntas pelanggaran HAM di NTB. Dan
Tangkap dan adili pelaku pemotongan KIP-K di Seluruh perguruan tinggi yang ada di NTB,"kata Akramin.
Selain itu, Akramin meminta segera adili dan pecat Aparatur Sipil dan Non-sipil yang terlibat dalam politik praktis. Usut tuntas kecurangan pemilu perbaiki penerapan penanganan pasien dengan menggunakan Kartu BPJS.
"Dan juga mereka meminta Cabut izin PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dan
Mendesak Pemprov mengalokasikan anggaran renovasi Kantor Gubernur untuk pembangunan rumah singgah di dalam RSUP,"terangnya.
Serta hentikan penggunaan hukum untuk melanggengkan kekuasaan, serta
Berikan keringanan biaya pendidikan.
"Dan mendesak pemprov untuk memberi pengadaan jaringan seluler yang layak di seluruh wilayah di NTB,"tutup Akramin dalam rilisnya yang diterima media ini.
