Agar Terbangun Iklim Demokrasi Sehat, Bawaslu NTB Ajak Semua Pihak Jangan Ambil Kesimpulan Sendiri

Foto: Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri (kiri) saat membuka Rapat Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Dalam Tahapan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024.

INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB memastikan bahwa laporan DPD Partai Gerindra terhadap dugaan kecurangan pemilu di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), bakal diproses jajaran Bawaslu setempat.

Hanya saja, semua pihak tidak boleh menyimpulkan siapa yang salah dan benar. Hal itu menyusul persoalan dugaan kecurangan Pemilu di Sekotong serupa dengan kasus perusakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pembakaran puluhan kotak suara di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. 

"Kami minta publik jangan menjustifikasi siapa yang benar dan salah untuk masalah di Sekotong. Ini karena laporan yang sudah diserahkan Partai Gerindra ke Bawaslu Lobar, tentu akan diproses sesuai mekanisme dan kita enggak boleh menyimpulkan sendiri-sendiri," ujar Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri usai membuka Rapat Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Dalam Tahapan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024, Kamis (29/2/2024).

Hasan menegaskan, pihaknya ingin dalam pemilu kali ini terbangun iklim demokrasi yang baik. Hal ini agar investasi yang masuk ke Provinsi NTB juga berjalan aman. 

"Karena itu, adanya dinamika yang terjadi dalam proses demokrasi. Salah satunya, saat pleno PPK, yakni adanya peserta pemilu menghendaki agar tong dibuka untuk memastikan suara mereka benar sesuai bukti yang mereka terima, pihaknya sudah menugaskan jajaran Panwas untuk mempersilahkan hal itu dilakukan,"ujarnya.

 

Sebelumnya, Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menerbitkan sebanyak kurang lebih 5 ribu imbauan dalam rangka pencegahan selama tahapan kampanye Pemilu 2024. 

Bahkan, imbauan disampaikan tidak saja pada peserta pemilu namun juga melalui tokoh agama hingga tokoh masyarakat. 

"Termasuk juga stakeholder yakni media massa juga sudah kita surati soal pelarangan menayangkan iklan saat hari tenang. Intinya, pencegahan pada tahapan kampanye sudah ada lima ribuan lebih yang kita lakukan sejauh ini," ungkap dia. 

Khusus di Provinsi NTB, lanjut Hasan para peserta pemilu mayoritas banyak tidak tertib terkait pemasangan APK mereka. 

Di mana, umumnya APK banyak terpasang di pohon. "Pemasangan di pohon ini jelas tidak ramah lingkungan. Ini mencederai ekosistem dan itu jumlahnya sangat banyak," kata Hasan. 

Karena itu. Ia meminta pada peserta Rapat Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Pemantau Pemilu Dalam Tahapan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 untuk bisa memberikan masukan dalam rangka kesiapan untuk menghadapi Pilkada Serentak yang tidak lama lagi akan berlangsung. 

"Penting kami memperoleh masukan oleh stakeholder kepemiluan sehingga perbaikan dalam rangka kesiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024 bisa kita lakukan dengan baik ke depannya," tandas Hasan Basri.