 |
| Foto: Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H Mohammad Akri. |
INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM -
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menyarankan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat pola menurunkan kemiskinan.
Dimana, penanganan kemiskinan tersebut butuh kerjasama semua pihak. Terutama pemerintah desa bisa melakukan edukasi kepada masyarakat cara membuat usaha kecil-kecilan.
“Mengatasi persoalan kemiskinan, tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak. Menekan dan mengentaskan kemiskinan di daerah bisa dimulai dari desa. Aparatur pemerintah desa harus kreatif dan berinovasi. Karena, aparatur desa dinilai memiliki andil yang sama dalam menyikapi persoalan kemiskinan. Terlebih cukup banyak program yang bisa digelontorkan dalam mengurai angka kemiskinan di daerah,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H Mohammad Akri, Rabu (6/12/2023).
Menurut Akri, aparatur pemerintahan desa memiliki andil yang sama dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah desa dalam hal ini harus memprioritaskan penurunan angka kemiskinan.
“Apalagi sekarang ini dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat besar,” tegasnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, jika ini dikelola dengan baik bagi pengentasan kemiskinan maka kasus kemiskinan di desa dapat terurai.
Disebutkannya, hampir 60 persen dana desa digunakan untuk pembangunan fisik dan 40 persennya untuk pembangunan sumber daya. Sehingga diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat dalam menurunkan angka kemiskinan.
Alokasi Dana Desa yang ada harus dikelola untuk mengatasi kemiskinan melalui program-program nyata dan tepat sasaran. “Perlu ada edukasi-edukasi terhadap masyarakat,” sarannya.
Terkait bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kalau tidak ada pola-pola edukasi maka akan sangat susah sekali kemiskinan ini diturunkan didesa maupun diperkotaan.
Sejauh ini, belum berbanding lurus dengan banyaknya program yang digelontorkan terhadap penurunan angka kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tak terkecuali CSR dan lainnya banyak diberikan pemerintah dalam menyikapi kemiskinan. Namun demikian masih ditemukan masyarakat miskin.
Untuk itulah pihaknya berharap adanya inovasi dan kreasi yang dilakukan tidak hanya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tapi juga pemerintah desa agar kemiskinan di NTB terurai dengan baik.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase dan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2023 mengalami kenaikan.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 bertambah sebanyak 19.290 orang dibandingkan Maret 2022. Sedangkan jika dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin di NTB bertambah sebanyak 6.540 orang.
Persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen terhadap September 2022 dan meningkat sebesar 0,17 persen terhadap Maret 2022.
“Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 751,23 ribu orang, bertambah 6,54 ribu orang terhadap September 2022 dan bertambah 19,29 ribu orang terhadap Maret 2022,” sebut Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram.
Wahyudin memaparkan persentase penduduk miskin perkotaan di NTB pada September 2022 sebesar 13,98 persen, turun menjadi 13,76 persen pada Maret 2023.
Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2022 sebesar 13,66 persen, naik menjadi 13,95 persen pada Maret 2023.
Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 turun sebanyak 0,5 ribu orang, dari 384,03 ribu orang pada September 2022 menjadi 383,53 ribu orang pada Maret 2023.
Sedangkan pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan naik sebanyak 7,04 ribu orang, dari 360,66 ribu orang pada September 2022 menjadi 367,70 ribu orang pada Maret 2023
