INSAN CITA (inciNews.net) LOMBOK BARAT- Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hasan Basri meminta jajaran Bawaslu daerah Kabupaten Kota hingga tingkat ad hoc (sementara) membuat laporan mingguan hasil kerja teknis kelembagaan seperti hasil pengawasan pemilu. Menurutnya perlu ada laporan dari Panitia Pengawas tingkat bawah yang kemudian secara berjenjang menjadi laporan mingguan.
"Saya meminta mempublis, mensyiarkan hasil pengawasan, hasil pencegahan dan penanganan pelanggaran tahapan dan proses kampanye,"Kata Hasan Basri Koordinator Divisi Pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Saat membuka acara Rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu yang diikuti bawaslu Kabupaten kota di NTB, dihotel Montana Senggigi. Rabu (20/12/2023).
Sehingga, kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu itu ada. Bahwa kita tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kita.
"Agar publik itu tahu apa yang dikerjakan Bawaslu pada tahap kampanye, dan tidak boleh parsial, jadi tolong yah. Mempublis hasil pengawasan kita, terhadap proses pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran pada saat kampanye," terangnya.
Pada kesempatan tersebut juga, Hasan Basri meminta seluruh jajaran pengawasan pemilu bekerja secara bersungguh-sungguh dengan saling bergotong-royong satu bagian atau divisi dengan bagian maupun divisi lainnya.
"Pengawasan itu adalah kerja secara kelembagaan. Bukan bekerja secara divisi. Maka, kasarnya setiap orang yang mendapat makan dibawaslu maka dia harus melakukan pengawasan, maka dia harus tahu apa yang dia kerjakan, dia harus tahu jadwal kampanye siapa. Jangan sampai, kita ngaku kerja dibawaslu tetapi ketika ada yang bertanya apa yang boleh dan tidak holeh dilakukan saat proses kampanye dan berkaitan dengan APK kita tahu. Bahaya kita ngaku kerja dibawaslu kita tidak bisa jawab. Aneh menurut saya. Teman-teman arus tahu dan paham setiap masalah yang sedang ditangani, sehingga ketika ditanya tidak lagi saling lempar dan tidak tahu,"tegasnya.
Selain itu, Hasan Basri menekankan, bahwa pengelolaan media untuk publikasi sangat penting, mengingat banyaknya tahapan Pemilu yang diawasi oleh Bawaslu.
"Setiap tahapan Pemilu, memiliki peran yang krusial, sehingga informasi terkait tidak boleh terlewatkan dan keterlibatan publik harus dipastikan, tidak hanya melalui media lokal, provinsi bila pelru tingkat Nasional,” pintanya.
Informasi yang tidak boleh di publish itu, kata Hasan Basri ketika Kasusnya sedang berjalan, misalnya terkait money politik, soal Kepala Desa, akan tetapi sedikit tidaknya gambaran umum itu kita harus tahu, walaupun tidak pada substansinya.
"Ya gak mungkin dijelaskan secara detail, tapi, bahwa kasus tersebut masih dalam proses dan lain sebagainya. Jadi publik itu tahu di kampanye ini apa yang kita kerjakan. Karena saat ini barang ada dikita, orang pasti tanya ke kita, nggak mungkin tanya ke pihak lain. Kerena peserta pemilu dalam tahapan kampanye mereka wajib tanya ke kita. Jangan sampai nanti ada pertanyaan kita gak bisa jawab atau memang hasil kerja kita tidak di publish sehingga publik itu tidak tahu," tandasnya.
Ia juga menambahkan, ketepatan dalam pengelolaan media sosial dan peningkatan kompetensi di jajaran sangatlah penting.
"Ini adalah upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana Bawaslu bekerja,” jelasnya.
