 |
| Foto: Rapat Paripurna DPRD NTB. |
INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, berikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) Prakarsa Gubernur dan DPRD, dalam rapat sidang paripurna, Senin (2/10/2023).
Pada saat itu, Farin memberikan kesempatan kepada juru bicara Fraksi untuk membacakan pandangan umum masing-masing Fraksi atas pendapatnya terhadap satu buah Raperda prakarsa Gubernur dan enam buah prakarsa DPRD.
Melihat waktu dan agenda Dewan begitu padat, muncul instruksi dari salah satu anggota Fraksi Partai Gerindra, agar pandangan umum tersebut tidak dibacakan melainkan langsung diserahkan.
“Karena masih ada agenda lainnya, saya usulkan supaya pandangan umum Fraksi diserahkan saja, tidak dibacakan agar tidak memakan waktu lama,” kata Abdul Muthalib.
Mendengar usulan tersebut, pimpinan sidang meminta pendapat Fraksi lain.
“Apakah usulan pak Muthalib itu bisa disetujui. Fraksi lain langsung menyetujui, sehingga pandangan umum langsung diserahkan ke pimpinan sidang,” tuturnya.
Farin menegaskan, mengenai pertanyaan, masukan dan pendapat para Fraksi di DPRD NTB, akan dijawab pada rapat paripurna ke tiga pada hari Rabu mendatang. “Jika tidak ada pertanyaan maka rapat ditutup. Apakah disepakati?,” tutupnya.
Adapun Raperda itu yakni tentang penyelenggaraan kepariwisataan, kemudian Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha kecil.
Raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Raperda tentang perlindungan pekerja migran indonesia asal daerah provinsi NTB. Selanjutnya Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, Raperda tentang percepatan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Nauvar Furqoni Farinduan didampingi wakil pimpinan DPRD NTB, H Muzihir dan Ketua, H Baiq Isvie Ruapeda. Di ikuti kepala OPD dan Forkopimda.
