INSAN CITA (inciNews.net) BIMA - Ketua Persatuan Wartawan (PWI) Kabupaten Bima insial FR diduga gelapkan anggaran hibah organisasi sebesar Rp.40 juta yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab), berbuntut panjang.
Berbagai asumsi miring terus bermunculan, hingga pengurus PWI Kabupaten Bima membeberkan sederet "DOSA" selama kepemimpinan FR
Pengurus PWI Kabupaten Bima Hermansyah menyebutkan, sebagai bentuk mosi tidak percaya atas kepemimpinan FR, kami melayangkan surat ke PWI Provinsi NTB.
"Kami sudah ajukan mosi tidak percaya ke PWI NTB pada 2 Mei 2023, karena sudah tidak percaya lagi terhadap FR untuk memimpin organisasi," ungkap Hermansyah Kamis (13/07/2023).
Ia menyebut, terdapat sejumlah alasan sehingga menyatakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan FR. Diataranya, saudara Ketua PWI diduga merubah kepengurusan tanpa melalui musyawarah mufakat.
"Dan dalam kepemimpinannya FR diduga tidak transparan, dan setiap pengunaan dana hibah organisasi PWI tidak pernah ada rapat terlebih dahulu sehingga banyak anggota tidak tahu pengunaan dana hibah tersebut," bebernya.
Dalam pernyataan mosi tidak percaya yang dikirim ke PWI NTB, Hermansyah bersama sejumlah pengurus lainnya secara terang-terangan menyampaikan beberapa landasan. Seperti, Ketua PWI Kabupaten Bima tidak memberikan kontribusi positif keberadaan Organisasi PWI Kabupaten Bima .Bahwa Kepemimpinan FR sebagai Ketua selama ini tidak mengacu pada PD / PRT Organisasi.
Disamping itu, Ketua PWI Kabupaten Bima terlalu otoriter dalam mengambil keputusan dalam berorganisasi (Pengambilan kebijakan/ keputusan sepihak dalam hal pergantian pengurus ), Mengubah / menganti kepengurusan dalam berorganisasi tidak mengikuti mekanisme PD / PRT Organisasi PWI, Ketua PWI Kabupaten Bima tiba tiba menjabat sebagai ketua , sedangkan 5 tahun tidak aktif dalam kegiatan jurnalis.
"Pengunaan dana hibah dari pemerintah kabupaten bima tidak transparan ke anggota dan tidak memperkenankan anggota mengetahui pengunaan anggaran. Anggota tidak di beri hak untuk memberikan usul, saran dan mengkritik terhadap perkembangan organisasi PWI Kabupaten Bima,"paparnya.
Sambung ia, pihaknya meminta agar kelanjutan roda organisasi diserahkan kepada PWI Provinsi NTB sembari menunggu proses surat ini selesai.
Herman juga menerangkan, hasil pertemuan dengan sejumlah pengurus tertanggal 2 Mei 2023 tersebut, sebanyak 8 Anggota PWI Kabupaten Bima secara sadar menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua PWI Kabupaten Bima FR.
Selanjutnya, ia juga menambahkan sejumlah permasalahan saat rapat terakhir di jalan baru Panda yang dihadiri oleh tiga orang pengurus inti, satu orang ketua bidang dan dua penasehat, semuanya mendapat uang transportasi yang dimasukan dalam amplop.
"Selain yang hadir mendapat uang transportasi, masing - masing bidang dibagi uang 1 juta, dana itu untuk merancang program satu tahun ini," kata Herman.
Herman merasa, Ketua PWI Kabupaten Bima tidak paham manajemen organisasi, semua program masing - masing bidang sudah tertuang dalam proposal yang diajukan ke Pemda Bima.
"Program sudah tertuang semua masing - masing bidang, kenapa harus ada lagi perencanaan program yang harus menghabiskan anggaran organisasi,"kesalnya.
Dengan telah disampaikannya mosi tidak percaya ke PWI Provinsi NTB, Herman dan sejumlah pengurus lainnya meminta agar SK kepengurusan yang di ketuai oleh FR dievaluasi kembali.
"Kami minta PWI Provinsi NTB agar mengambil alih PWI Kabupaten Bima, jangan sampai mosi tidak percaya terhadap profesi ini dicederai oleh seorang Ketua yang tidak paham bagaimana menjalankan roda organisasi," harap dia.
