INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM – M. Fihiruddin adalah salah satu aktivis pemuda NTB asal Lombok Tengah yang dipidanakan melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Mataram, Rabu, (267/2023), dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Mataram.
Fihir dibebaskan dari segala segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Terdakwa M. Fihiruddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan,” kata Majelis Hakim yang diketuai Kelik Trimargo di ruang sidang PN Mataram.
Fihir dinyatakan tidak melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Saat ditemui usai menjalani persidangan, M. Fihiruddin mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantunya, khususnya Penasehat Hukum dan keputusan Majelis Hakim.
"Yang membela untuk membuktikan yang benar itu benar salah dan yang salah itu salah,” ucapnya.
Fihir mengaku, saat itu dirinya hanya murni bertanya terkait dugaan anggota dewan mengkonsumsi narkoba.
Yang tega memenjarakan saya gara-gara saya bertanya, tanpa mempedulikan sisi kemanusiaan. "Tanpa memperdulikan istri dan anak saya,”ungkap Fihir yang juga Direktur Logis.
Sebelumya, JPU menuntut M. Fihiruddin dengan hukuman pidana selama tujuh bulan pada 5 Juli 2023. Jaksa menyatakan M. Fihirudin bersalah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Untuk diketahui, M Fihiruddin terjerat kasus ITE sebelumnya menjalani pemeriksaan atas kasus menyebarkan informasi yang mengandung SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
Namun tiga oknum tersebut tidak ditahan karena diduga membayar Rp150 juta per orang.
Atas pertanyaan tersebut, Baiq Isvie Rupaeda melaporkannya ke Cyber Crime Ditkrimsus Polda NTB, setelah memberi somasi terlebih dahulu.
Polda NTB kemudian menetapkan Fihiruddin sebagai tersangka.
*Pelajaran Untuk Penguasa dan APH*
Ketua Tim Penasehat Hukum M Fihiruddin, Muhammad Ikhwan SH MH menegaskan, bebasnya Fihir menjawab apa yang selama ini diperjuangkan.
"Setelah sekian lama berproses kami mendampingi klien kami dalam mencari kebenaran dan keadalian, maka hari ini kami menemukan kebenaran dan keadilan itu. Fihir divonis bebas murni," katanya.
Ikhwan menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim yang sudah memberikan putusan yang adil untuk Fihir.
"Terimakasih juga kepada teman teman aktivis, pemuda, mahasiswa dan pers yang sudah turut bersimpati dan berempati selama kasus Fihir ini bergulir," katanya.
Ia menegaskan, putusan bebas untuk Fihir ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap warga negara dilindungi oleh konstitusi dan HAM untuk bisa bertanya melalui media apa saja, mengkritik melalui media apa saja, termasuk media sosial.
"Dan hari ini UU HAM dan konstitusi sudah terbukti memberikan perlindungan itu, dengan bebasnya Fihir," tegasnya.
Ia menekankan, hal ini juga jadi pelajaran bagi penguasa, penyelenggara negara agar tidak anti dengan kritikan.
"Jangan semata karena ketersinggungan pribadi dan kolompok kemudian mau memenjarakan orang," tandasnya.
