 |
| Foto: Pemerintah Provinsi NTB kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. |
INSAN CITA (inciNews.net) MATARAM - Mendekati masa akhir jabatan pada tanggal 19 September 2023 mendatang, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Rupanya, predikat WTP yang diterima tersebut adalah yang ke - 12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Anggota IV BPK RI menyampaikan
apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.
"Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia - sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai," sebut Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, (8/6/2023)
Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima secara langsung oleh Gubernur NTB yang didampingi pimpinan DPRD Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022, di Ruang Sidang DPRD NTB.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB, hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.
"Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," tutur Bang Zul saat
Selain itu, dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, sehingga harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bang Zul berharap kepada BPK RI untuk terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.
"Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun - tahun yang akan datang," tutur Bang Zul.
