insan cita (inciNews.net) Bima - Aksi segelintir oknum kontraktor yang menagih hutang ke pendopo Gubernur NTB, beberapa hari lalu, dinilai terindikasi muatan politis. Aksi dengan ancaman memborgol mobil dinas Gubernur dan menduduki pendopo dengan cara camping, juga dinilai lebay dan mengada-ada.
"Lucu saja ada aksi begitu. Kita bisa menduga ini sarat muatan politis. Masak sampai segitunya mau borgol mobil dan duduki pendopo Gubernur?," tegas kontraktor Zaenul Gibran di Kota Bima, Minggu 7 Mei 2023.
Zaenul Gibran memaparkan, umumnya kontraktor ketika berkontrak dengan pemerintah, baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, sudah mengetahui konsekwensi dan resikonya. Termasuk penundaan pembayaran.
"Jadi penundaan pembayaran hal yang wajar, karena proyek pemerintah sangat bergantung pada kondisi APBD atau APBN," katanya.
Dirinya sendiri saat awal berkontrak PPK sudah menjelaskan kepada kontraktor bahwa pekerjaan ini memiliki resiko untuk tertunda atau ditunda pembayarannya.
"PPK sudah jelaskan itu di awal kontrak, mengingat kondisi keuangan Pemprov NTB yang terganggu pasca gempa dan pandemi covid," katanya.
Zaenul Gibran mengerjakan beberapa paket proyek dan ada yang belum dibayarkan juga. Namun, ia bersedia menunggu karena Pemprov NTB sudah menjelaskan dan akan membayarnya Juli mendatang.
Soal penundaan pembayaran pun sudah sejak awal disampaikan kepada para kontraktor, dan umumnya mereka memilih skema penundaan pembayaran. Yang penting semua akan dibayarkan di tahun 2023 ini.
"Kami juga ditawarkan beberepa opsi oleh PPK pada saat menandatangani adendum kontrak, yakni putus kontrak artinya pekerjaan fisik yang sudah jadi itu dibayarkan atau kami ditunda pembayaran. Dan rata rata pemborong saat itu memilih skema penundaan pembayaran," jelasnya.
Atas dasar itulah, Zaenul menilai adanya aksi segelintir kontraktor terindikasi sarat politis.
Kontraktor lainnya, Hasan Nurdin mengatakan, indikasi politis bisa masuk akal karena tahun ini menjelang masa akhir jabatan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah.
Paket Zul Rohmi digadang kembali maju di Pilkada 2024 untuk periode kedua. Aksi diduga untuk membangun opini buruk kepemimpinan Zul Rohmi.
"Ya bisa jadi arahnya politis, tapi kan caranya mudah terbaca," tegas dia.
Apalagi, papar dia, sudah mulai terungkap bagaimana skenario demo kontraktor itu digagas, dan siapa saja motor penggeraknya.
"Tapi saya rasa publik juga cerdas membacanya. Masyarakat kita sudah paham dengan isu-isu beginian," katanya. (Red)
