insan cita (inciNews.net) BIMA- Adhar M. Nur SP.d, gagal dilantik sebagai kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Bima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Jum'at (31/3/2023) kemarin.
Menyikapi hal itu, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Bali Nusa Tenggara (Badko HMI Nusra) sesalkan atas peristiwa tersebut.
"Saya atas nama Ketua Umum Badko HMI Nusra merasa kecewa atas tidak dilantiknya senior kami bang adhar, M Nur, Koordinator Presidium KORPS ALUMNI HMI (KAHMI) Kabupaten Bima, secara kinerja di kepemerintahan beliau tidak diragukan lagi dengan pengabdiannya," sebut Rahmat. Senin (3/4/2023).
Ia mengganggap, dengan tidak dilantiknya Adhar M. Nur tersebut menjadi catatan buruk bagi Pemprov NTB mengingat pihak Pemrov NTB sudah mengirim surat undangan pelantikan pengangkatan jabatan sebagai kepala UPT Dikbud Provinsi Kabupaten Bima kepada Abang Kami Adhar M Nur.
"Sesuai dengan isi surat yang dikeluarkan dengan Nomor: 005/1476/BKD/2023 pada tgl 30 Maret 2023 lalu atas nama gubernur NTB dan Ditandatangani oleh sekretaris Daerah Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang di ditujukan kepada Adhar M. Nur SP.d guru ahli madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB untuk menghadiri pelantikan yang akan dilangsungkan di gedung Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, pada hari Jum'at pukul 14:00 WITA-selesai, Namun gagal ditengah jalan, karena orang lain yang di lantik,"sebut Rahmat.
Lebih lanjut Rahmat mengungkapkan, secara tegas kami tidak mempersoalkan hal itu apa bila tidak dikirim undangan untuk dilantik. "Ini kan ada undangan pelantikan, dan diminta hadir di mataram,"cetusnya.
Anehnya, sambung ia, surat undangan pelantikan yang dikeluarkan jumlahnya ada tiga yang ditujukan kepada tiga orang dengan isi yang sama.
"Kok bisa Pemrov NTB mengeluarkan 3 nama orang yang berbeda dengan isi surat yang sama setelah di konfirmasi katanya salah mengeluarkan nama, Ini sama halnya dengan mempermainkan nasib dan masa depan orang atau mungkin pemerintah provinsi NTB jual beli jabatan sebagai kepentingan politik, sehingga berubah-berubah jelang waktu Pelantikan,"ungkapnya.
Pihaknya juga dengan tegas meminta agar pemrov NTB bersikap jujur dan transparan. "Sebagai lembaga pemerintahan seharusnya bersikap terbuka dan jujur dalam mengambil keputusan, jangan suka PHP-in orang dan permalukan pegawainya sendiri depan Umum. Bagi saya ini terlalu kasar dipermalukan depan umum," ungkapnya.
Ia juga menilai, dengan adanya perubahan nama ditengah jalan ini diduga kuat selain jual beli jabatan, kemungkinan syarat kepentingan politik di 2024 nanti.
"Sah_sah saja hal itu terjadi, tapi tidak benar caranya dengan permainkan nasib pegawainya, permalukan di publik hanya untuk kepentingan politik dengan cara-cara yang tidak beradab dan curang seperti ini, ini namanya kebohongan publik, dan kejadian ini akan menjadi catatan buruk dalam sejarah provinsi NTB,"tegasnya.
Secara terpisah, Sekda NTB yang dihubungi lewat WhatsApp belum merespon hingga berita ini dinaikan.
