insan cita (incinNews.net) Mataram Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB dibuat berang, lantaran undangan pertemuan dengan Tiga Kepala Dinas selaku mitra kerja tidak diindahkan.
Padahal, undangan rapat bersama tersebut telah dilayangkan jauh-jauh hari. Dan ini, bukan kali pertama, lembaga perwakilan rakyat ini merasa dilecehkan dan tidak dihargai dengan tidak menghadiri undangan yang kita layangkan.
“Surat panggilan ke Kadis telah dilayangkan untuk rapat, namun beliau tidak hadir bahkan salah satu dinas utus Kapala Seksi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB Abdul Rauf kepada wartawan di rumah rakyat. Senin (17/10/2022) di jalan Udayana Kota Mataram.
Dikatakan Politisi Partai Demokrat itu, Kehadiran para kepala OPD tersebut menurutnya sangat penting untuk membahas persoalan krusial yang ada di NTB, termasuk di antaranya soal APBD NTB 2023.
"Jika itu dijelaskan oleh Kepala Seksi mana dia itu terlalu tahu. Padahal pembahasan itu sangat penting supaya masyarakat juga tahu apa sih anggaran-anggaran yang dipersiapakan untuk tahun depan yang menyangkut kebutuhan masyarakat, itulah hari ini kita panggil mereka,” papar anggota DPRD Dapil VI Bima, Kota Bima dan Dompu ini.
Pembahasan tersebut tetap kami laksanakan. Tapi kami sangat kecawa. Dan ini sebagai perilaku buruk yang ditunjukan ke tiga Kadis tersebut. Hal ini tentu tidak boleh dicontohi oleh kepala OPD lainnya.
“Mereka diundang secara resmi, saya minta hormati lembaga ini untuk hadir disini. Kalau Etikat baik enggak mungkin dinas utus kepala seksi, apa yang mereka tahu,” tuturnya.
Atas perilaku buruk yang ditunjukan, sebagai lembaga yang sejajar dengan Eksekutif, ikut disesalkan oleh Anggota Komisi II Adhar, pihaknya mengaku kecewa. Bahkan ia meminta Gubernur mengevaluasi atas kinerja Kadis.
“Jujur kami kecewa dengan kadis, dan saya kira harus dievaluasi. Karena hubungan kemitraan harus dijaga, eksekutif legislatif berdiri sejajar,” katanya gusar.
“Kalau Kadis Perindustrian memang dimaklumkan dia sudah izin. Tapi kalau yang tidak ada informasi ini kan Kadis Pariwisata dengan Kadis Perizinan. Tapi Kadis Pariwisata dia kirim Kasi-nya. Apa yang bisa kita bahas dengan Kasi itu soal evaluasi program tahun 2022 dan APBD 2023,” sambungnya.
Sebagai tindak lanjut, pria yang akrab disapa pangeran ini sampaikan akan agendakan pemanggilan ulang, dan aka segera dijadwalkan.
“Rapat hari ini kita tetap laksanakan, kami harap Kadis bisa hadir untuk pertemuan selanjutnya,”pungkasnya.
Terpisah, Untuk diketahui, komisi II siang tadi seyogyanya menggelar RDP dengan 3 OPD, namun tiga OPD tersebut berhalangan hadir seperti Dinas DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Dinas Pariwisata NTB.
Dikonfirmasi, Kepala Dinas DPMPTSP NTB Muhammad Rum mengaku kaget atas pernyataan komisi II tersebut. Menurut Rum, sudah menunggu hingga sore namun tidak ada konfirmasi.
“Lho kok bisa ya. Saya tunggu sampai jam 15:00 kok. Waduh kok bisa miss komunikasi ya. Saya tunggu di kantor karena ada investor yang akan berkunjung ke kantor jam 15:00. Jauh-jauh dari Malaysia mereka,” ujar Rum saat dikonfirmasi media ini.
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB belum menanggapi konfirmasi media ini
