insan cita (inciNews.net) Kota Mataram -
Diduga ada Aroma busuk tindak pidana korupsi (Tipikor) dana pokok pikiran (Pokir) DRPD Lombok Barat dan APBD Perubahan. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani kejaksaan Negeri Kota Mataram NTB.
Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) NTB menggedor Kantor Kejaksaan Negri (Kejari) Kota Mataram, Rabu (5/10/2022).
Mereka mempertanyakan kasus yang tengah ditangani oleh Kejari Mataram.Di antaranya, kasus bantuan sapi yang diduga melibatkan sejumlah Anggota DPRD Lobar. Kejari dianggap lamban memproses dugaan korupsi di balik kasus ini.
Mereka menilai dugaan penyelewangan bantuan bibit sapi yang sudah lebih dari setahun ditangani kejaksaan, akan tetapi kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan. Bahkan kasus tersebut terkesan mengendap.
Pada kesempatan itu, Ruslan menyampaikan, kehadiran kami dalam rangka mengawal sejumlah tindak pidana yang ada di provinsi NTB, yakni dugaan adanya predator yang melahap uang rakyat.
"Kami akan terus melawan dan mengawal segala bentuk kejahatan salah satunya masalah dugaan tindak pidana korupsi bibit sapi yang sedang ditangani Kejari Mataram yang terkesan lamban,"sebut Koordinator Umum aksi ini.
Selain, itu sambung ia, Aksi kami juga dalam rangka mendukung penuh APH dalam hal ini KEJARI Mataram untuk mengusut tuntas sampai keakar-akarnya dugaan korupsi anggaran bibit sapi di Lombok Barat yang nilainya miliaran rupiah.
"Saya mendesak Kejari mataram harus usut tuntas dan kami siap bersama untuk mendukung menuntaskan persoalan tersebut,"ujarnya.
Ia juga menerangkan, berdasarkan hasil temuan dan kajian kami program pengadaan bibit sapi di Tahun 2020 ini dilakukan dengan metode 3 tahap pengadaan yang menurut kami tidak mencerminkan asas transparan, "dan ini menunjukan dugaan kuat benar adanya penyelewengan anggaran pada program pengadaan bibit sapi tersebut yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyat Lombok Barat,"ungkapnya.
Akbar juga menegaskan, kami juga menduga adanya permainan-permainan terselubung yang terjadi di lingkaran elit politik Lombok Barat seperti mantan KADIS Pertanian dan DPRD Lombok Barat.
"Itu dibuktikan dengan mangkirnya salah satu Anggota DPRD Lombok Barat dari panggilan KEJARI Mataram,"terangnya.
Akbar juga dalam orasinya menutut, Kejari Mataram untuk tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi Lombok Barat yang sampai saat ini belum juga ada titik terangnya.
"Kan kemarin statusnya dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan sesuai yang tertera pada surat perintah penyidikan nomor 01/N.2.10/Fd.1/06/2022 Tanggal 29 Juni 2022,"bebernya.
Selain itu, Indra selaku Korlap Aksi mengatakan, kami dari GERAM NTB sangat berharap agar penanganan kasus tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta berdasarkan asas equality before the law (hukum Tampa pandang bulu), panggil dan periksa Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, "ini adalah aspirasi pertama kami pada aksi jilid 1 dan kami akan melakukan aksi berjilid-jilid dalam mengawal kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan bibit sapi Lombok Barat kalo tidak segera dituntaskan,"ancamnya.
Dalam aksi tersebut GERAM NTB, ditemui Kasi Intel Kejari Mataram Ida Bagus Putu Widnyana. Pada kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih telah mendukung dan mengawal proses kasus yang sedang ditangani.
"Kami berterima kasih kepada GERAM NTB yang ikut mengawal kasus ini dan kami akan bekerja semaksimal mungkin dan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Anggota DPRD Lombok Barat,"tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Mataram, pada 30 Juni 2022, telah menaikkan status kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian bantuan bibit ternak sapi pada Dinas Pertanian (Distan) Lombok Barat tahun 2020 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan
