 |
Foto: Didepan Sekjen PKC PMII Bali Nusra
|
insan cita (inciNews.net). Mataram - Sekretaris Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Regional Bali Nusra (PKC PMII Nusra)
Muhammad Fauzan mengecam tindakan represif dan intimidasi aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM subsidi dari kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu yang berlangsung di depan kantor DPRD dompu pada, Rabu (1/09/2022) kemarin.
Ojan, sapaan akrab menyampaikan bahwa Polri harus melakukan evaluasi dan perbaikan atas insiden yang terjadi.
Karena menurutnya, tindakan represif Polri terhadap para demonstran dinilai sebagai percobaan pembungkaman hak-hak demokrasi. Tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang jika melihat jauh ke belakang.
"Seperti halnya aksi-aksi demonstrasi di sejumlah daerah yang mungkin kurang ter-publish oleh media sehingga isu tersebut tidak terangkat ke publik," kata Ojan panggilan akrabnya, Jum'at (2/09/2022).
Lebih lanjut, ia mengatakan masyarakat Indonesia hidup di atas negara demokrasi yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. "Oleh karena, sikap represif Polri yang terus terulang tidak bisa dibiarkan dan perlu penyikapan yang tegas,"terangnya.
Ojan juga menyoroti sikap Kapolda saat ini bahwa dengan terjadinya insiden ini menambah catatan buruk di tubuh internal Polda.
Sebelumnya, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara (BADKO HMI NUSRA) menyampaikan, insiden yang terjadi di Kantor DPRD Dompu hari ini, akan menambah catatan buruk dari pihak Kepolisian. Hal ini bertolak belakang dengan Polri yang Presisi.
"Maka bagi siapapun anggota kepolisian melakukan tindakan represif dan kekerasan maka akan di proses secara hukum yang berlaku, maka kami tunggu, apakah akan melaksanakan instruksi dari Bapak Kapolri, atau sebaliknya oleh Kapolres Dompu,"ujarnya Rahmat,
Selaku ketua Umum BADKO HMI NUSRA menegaskan, mengecam tindakan represif kepolisian terhadap kader HMI Cabang Dompu dalam aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu dan meminta kepada mabes polri agar segera dicopot KAPOLDA NTB sesegera mungkin karena kelalaiannya dalam menjalankan perintah kapolri,"sambung Rahmat.
Bentrokan dipicu kekecewaan Mahasiswa Kader HMI Cabang Dompu karena sebanyak 30 Anggota DPRD Dompu tidak Keluar menemui massa aksi.
Akibatnya mahasiswa marah sehingga adu pukul massa aksi dengan pihak Polisi hingga aksi kejar-kejaran tidak bisa dihindari. Bahkan petugas terpaksa menembakkan gas air mata. Namun itu tak membuat mahasiswa mundur, malah membuat mahasiswa semakin marah dengan melempar batu hingga kayu ke arah barisan polisi.
Akibatnya, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka saat barisan massa dipukul mundur oleh polisi, seorang mahasiswi kader HMI saat itu harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum akibat mengalami luka bocor di dahinya. Kericuhan tersebut mereda setelah mahasiswa menghentikan bentrokan terjadi, dan berniat untuk menemui Kapolres sembari membebaskan satu orang rekan mereka yang diamankan polisi.
"Satu orang anggota Kohati (perempuan) kami terluka, tadi langsung dibawa ke rumah sakit," sebut koordinator lapangan (Korlap), Arif Wahyudin.
Ketika menemui Kapolres, massa meminta agar Kapolres menindak tegas anggota yang melakukan pemukulan terhadap massa aksi serta meminta Kapolres untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada massa aksi.
Seluruh permintaan itu diaminkan juga oleh Kapolres Dompu. Terkait penindakan terhadap anggotanya yang melakukan pemukulan, Kapolres juga berjanji untuk memberikan sanksi, kemudian Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada massa aksi.
Kapolres Dompu AKBP Iwan Hidayat, SIK menyampaikan, memang tadi ada sedikit ketegangan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Dompu. Ketegangan ini diawali dengan tidak adanya anggota DPRD untuk bertemu dengan adik-adik mahasiswa, jadi ada masyarakat dari luar yang melakukan provokasi dan melakukan pelemparan sehingga memicu situasi sedikit keos.
"Terkait ada anggota kita yang melakukan tindakan depresif terhadap adik-adik mahasiswa, sesuai dengan perintah pimpinan, bagi anggota yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dan depresif akan kita proses, itu sesuai dengan proses hukum sebagaimana aturan yang berlaku,"tegasnya.
Dalam aksi demonstrasi itu, massa dari HMI cabang Dompu ini membawa tiga isu nasional yang disuarakan sesuai dengan instruksi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB-HMI) Pusat, yang pertama terkait kenaikan harga BBM, kenaikan harga tarif listrik dan persoalan mafia tambang STM yang ada di kecamatan Hu,u.
Aksi tersebut sesuai surat Iintruksi dari PB HMI Nomor 606/A/SEK/1/1444 mengenai kenaikan Harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik dan persoalan mafia tambang itu menjadi isu dasar.
