insan cita (iniciNews.net) Mataram -Ribuan masyarakat dan Mahasiswa dari berbagai organisasi dan kampus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak hari kemarin terus turun ke jalan menggelar aksi didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) di jalan Udayana Kota Mataram.
Aksi ini menuntut kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka menuntut kepada Presiden Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Massa menyebut kenaikan harga BBM akan membuat rakyat sengsara. Ditambah, kenaikan itu juga akan berimbas pada tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok.
Massa juga membawa poster bernada kritikan dan penolakan atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) ikut mengeluarkan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH menyebutkan, DPRD NTB meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.
"Menuntut Presiden RI dan DPR RI Untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM,"kata Isvie Rupaeda saat menerima Demo tolak kenaikan harga BBM dari Organisasi Mahasiswa NW. Kamis (08/09/2022).
Selain itu, DPRD NTB juga meminta agar pemerintah serius berantas mafia BBM.
"Mendesak pemerintah serius dan bersungguh-sungguh memberantas mafia BBM serta menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran,"tegasnya.
Politisi Golkar Baiq Isvie Rupaeda yang tidak kenal lelah sejak beberapa hari kemarin menemui ribuan massa aksi dari berbagai kampus dan organisasi, menegaskan, DPRD NTB juga meminta untuk mengeluarkan kebijakan .
"Menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan alternatif guna menaikkan
tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat luas,"katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mempersilakan masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tapi Jokowi minta pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik.
"Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, ini kan negara demokrasi," ujarnya.
