insan cita (inciNews.net) Mataram - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat menggedor Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram. (5/09/2022).
Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, masa aksi menyuarakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram periode (2022/2023) Tata Sapriadin menegaskan, bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sudah pasti akan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat di seluruh Indonesia.
"Masyarakat belum tentu mampu dengan kenaikan BBM tersebut, sehingga pemerintah patutnya mempertimbangkan sebesar-besarnya dalam mengambil sebuah kebijakan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, Pemerintah harus melihat dampak itu sendiri, karena ketika BBM itu naik secara langsung berdampak pada seluruh aspek, baik itu UMKM bahan pokok dan lain-lain.
"Dan juga kami menagih janji-janji Bapak Presiden bahwasanya akan tidak menaikkan Harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, sehingga saya tekankan kepada pemerintah terkhususnya Bapak Presiden untuk konsisten dengan statement itu sendiri,” katanya.
Selain itu, Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB Uswatun Hasanah menegaskan atas aksi ini, kami mahasiswa berharap dengan sangat agar bapak dan ibu DPRD dapat mendengarkan kami. Kami hanya ingin didengar, masih banyak masyarakat kesulitan untuk membeli bahan pokok. Sekarang ditambah dengan naiknya harga BBM.
"Kenapa DPR yang notabene sebagai perwakilan rakyat malah terkesan tutup telinga,” kata aktifis perempuan yang akrab disapa Badai NTB, saat orasi.
Di lain sisi, Massa Aksi dari aktifis SMI kota Mataram Yana menyampaikan, pemerintah tidak pro terhadap rakyat dengan dinaikan harga BBM bersubsidi pasca pandemi covid-19.
"Dimana hati nurani pemerintah, Rakyat menjerit dan menangis. Pemerintah tega menaikan harga BBM subsidi,"tegas Yana saat berdiri diatas Mobil Komando masa Aksi.
Ia juga berharap, meminta pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Rakyat sekarang dijajah dengan bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, hanya mementingkan kepentingan politik saja. Apakah kita semua sudah sejahtera saat ini sesuai amanat UU, saya rasa itu Tidak, dan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja," teriak Yana.
Menanggapi aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD NTB dengan tegas menyatakan sikap sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa yaitu menolak kenaikan harga BBM.
Politikus Partai Golkar menegaskan dengan lantang bahwa saya berada dalam satu suara dengan mahasiswa, yakni menyayangkan adanya kenaikan BBM yang menjadi beban rakyat Indonesia terkhusus warga NTB.
"Ini adalah soal kewenangan, Kerena soal kewenangan tentu yang berhak itu adalah pemerintah pusat. Kami DPRD NTB sama dengan adek-adek. Menolak Kenaikan Harga BBM," kata Hj Baiq Isvie Rupaeda saat menemui aksi Massa dengan didampingi Ajudan, Pak Sekwan dan Kepala bagian Humas Sekretariat DPRD NTB dengan dikawal ketat aparat keamanan.
Selain itu, ia juga menegaskan, apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi mahasiswa akan segera dikirim dan disampaikan ke Pemerintah Pusat.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)- Badan Pekerja Daerah Nusa Tenggara Barat, Mahasiswa untuk Pembebasan, KASAMA Bidom Unram (Kesatuan Mahasiswa Bima Dompu), Forum Komunikasi Mahasiswa Ncera, Soki, Diha (FKP Macerdas), Forum Komunikasi Mahasiswa Woja (FKMW) Dompu, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Dompu (HPMD).
