 |
Foto: Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir |
"Rencananya nanti pada Pileg 2024 itu dapil Lombok Barat dan Lombok Utara serta dapil Bima dan Dompu akan dimekarkan sehingga di Provinsi NTB nanti total dapilnya adalah dari 8 dapil menjadi 10 dapil,"kata H Muzihir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, Senin (22/08/2022).
Sehingga, kata H. Muzihir di pileg 2024 nanti PPP menargetkan 10 kursi di DPRD Provinsi.
"Jika sekarang PPP berhasil meraih keterwakilan dari tujuh (7) Dapil, kedepannya kami berharap akan ada peningkatan lagi baik dari Dapil yang kosong keterwakilannya maupun ada peningkatan dari Dapil lainnya. Itu yang akan kami maksimalkan sehingga PPP pada Pileg tahun 2024 nanti bisa meraup 10 kursi untuk kursi di DPRD Provinsi," ujar H. Muzihir.
Menurutnya sangat beralasan dapat diraih partainya ketika wacana pemisahan dapil Lombok Barat dan Lombok Utara serta pemisahan dapil Bima dan Dompu itu dapat terwujud pada Pileg 2024 nanti.
"Jadi menjadi wajarlah kalau PPP menargetkan akan dapat meraup 10 kursi DPRD Provinsi pada Pileg 2024 nanti," tegasnya.
Untuk mempersiapkan itu, saat sekarang ini partainya tengah fokus dalam proses penyusunan pencalegan mulai dari tingkatan DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten dan Kota se-NTB.
"PPP saat sekarang sedang fokus pada komposisi daftar panjang pencalegan seperti misalnya untuk DPR RI di dapil II Pulau Lombok ada delapan (8) Caleg nanti yang akan kita tetapkan yang terdiri dari lima (5) orang laki-laki dan tiga (3) orang Caleg Perempua, demikian juga di sumbawa dapil I ada 3 calon karena hanya 3 kursi yang akan diperebutkan,"paparnya.
Begitu juga, sambung H. Muzihir di tingkatan DPR Provinsi, ada delapan (8) dapil di Daerah Pemilihan di Provinsi NTB yang sedang kami susun nama-namanya untuk ikut caleg.
"Penyusunan nama-nama tersebut,akan betul-betul fokus dalam memilih caleg yang betul-betul kuat dan berpengaruh agar pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 semua Daerah Pemilihan, PPP dapat memiliki keterwakilan di lembaga legislatif,"ungkapnya.
