 |
Foto: Ketua-Ketua OKP Cipayung Plus NTB
|
insan cita (inciNews.net) Mataram - Organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Daerah NTB angkat bicara terkait kasus yang dihadapi kepolisian saat ini.
Mereka mendesak agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak agar Presiden mencopot Kapolri.
Desakan itu disampaikan OKP Cipayung Plus yang terdiri dari KAMMI, IMM, Badko HMI, GMNI, PMII, dan KMHDI. Pernyataan itu mereka sampaikan di warung Coffee Tuwa Kawa dijalan Gunung Kerinci, Jumat (19/8/2022) Kota Mataram.
Desakan itu berawal dari Kasus yang menghebohkan dan menarik perhatian publik saat ini kasus pembunuhan terhadap anggota kepolisian berpangkat Brigadir yang diduga otak pembunuhan dilakukan oleh atasannya Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Sambo.
Koordinator Cipayung Plus Rahmat Menyampaikan, kasus tersebut telah mencoreng nama baik institusi Polri.
"Saya meminta Bapak Presiden agar mengevaluasi kinerja Kapolri dan bila perlu di copot dari jabatannya," sebut Ketua BADKO HMI Nusra Rahmat saat dimintai keterangan usai menggelar jumpa Pers.
Hal itu, Sambung Rahmat, Polri adalah instrumen penegakan Demokrasi dan hukum di Republik ini, sehingga, melihat peristiwa yang terjadi saat ini, sangat tidak mencerminkan jargon Polri Prisisi.
"Dimana Prisisi nya, Kasus penembakan yang dilakukan oleh Kepala Propam Polri yang dari awal telah disekenariokan dibuat seolah-olah telah terjadi penembakan, tapi faktanya tidak demikian. Ini Kebohongan dan ini adalah tindakan mafia yang dilakukan jajaran Polri,"tegasnya.
"Propam yang kita harapkan sebagai benteng untuk mencari keadilan, malah jadi bagian pembunuhan dan menskenariokan peristiwa perbuatan pidana terhadap anggota nya sendiri,"terangnya.
Tidak hanya itu, Ketua GMNI NTB Al Mukmin Bentika menyampaikan, Agar bapak Kapolri Segera mundur dari jabatannya.
"Dengan melihat peristiwa polisi-tembak Polisi adalah kebohongan publik, lebih baik Pak Sigit mundur dari jabatannya, dimana anak buahnya yang diberikan tugas mengembang amanah sebagai penjaga marwah dan pintu pencari keadilan Bagi institusi Polri, malah terlibat kasus pembunuhan anak buahnya dan membuat kebohongan publik seolah-olah terjadi tembak menembak,"bebernya.
Sementara, Ketua KAMMI NTB Amri sesalkan Peristiwa kebohongan yang dibuat oleh petinggi Polri. "Inikan kejahatan hukum yang dibuat oleh aparat penegak Hukum,"keluhnya.
Ia juga mendesak, momentum ini adalah pintu bagi internal kepolisian agar instrospeksi diri dan reformasi Polri.
"Ayolah, Kalo lembaga penegak hukum bagian dari kejahatan pembunuhan bisa hancur negara ini,"cetusnya.
Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) NTB Ari Suputra, mengatakan pihaknya melihat kasus kasus penembakan Brigadir J sampai tak kunjung usai. Sehingga, kasus itu menghasilkan asumsi liar di tengah masyarakat.
“Polri Presisi merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Sikap ini adalah yang diinginkan untuk menuntaskan permasalahan di masyarakat oleh aparat penegak hukum, harus dibuka setarang-terangnya agar publik tahu kronologis sebenarnya” katanya.
Selain itu, Muhammad Anhar menyatakan upaya merubah image Polri yang dulu menyeramkan dan arogan menjadi humanis sudah mulai terlihat dengan hadirnya jargon Presisi dan seluruh program pendukungnya. Cipayung Plus, menilai dengan berlarutnya polemik kasus Brigadir J akan menggerus kembali kepercayaan publik kepada institusi Korps Bhayangkara.
“Kini upaya perbaikan itu mulai tergerus kembali, masyarakat pun mulai pupus dengan ditampilkannya di hadapan publik setiap hari terhadap kasus penembakan Brigadir J yang tak kunjung usai dengan melibatkan oknum pejabat tinggi di Polri.” kata Anhar ketua IMM NTB.
Saya sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi, seharusnya polisi menjaga ketertiban malah menjadi biang kegaduhan di masyarakat.
“Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat, sehingga banyak spekulasi liar yang bermunculan. Mulai dari kejanggalan kasus, berubah-ubahnya keterangan dan ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan,” katanya.
“Penanganan kasus justru menunjukkan semakin jauh dari semangat Presisi dan semakin menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut,” sambung Ketua IMM NTB.
Mewakili Ketua Umum PMII NTB Muhammad Fauzan Agar Polri lebih transparan, apalagi tersebar struktur kaisar Sambo.
"Presiden harus turun tangan untuk membuat terang kasus ini, apalagi Polri adalah dibawah naungan langsung dari pak Presiden. Yah bila perlu bentuk satgas independen dari prisiden langsung,"harapnya.
Ia juga menegaskan, dalam waktu dekat kami dari OKP Cipayung Plus NTB akan segera mengirim surat ke Presiden.
"Kami akan segera kirim surat ke Kapolri langsung secara resmi,"tutupnya.
