insan cita (InciNews.net) Mataram - Kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Provinsi NTB belakangan sangat ramai menghiasi media sosial dan sejumlah group WhatsApp.
Menanggapi itu, Nusa Tenggara Development Institute (NDI) meminta Dikbud NTB untuk segera merealisasikan proyek DAK tersebut. Apalagi, jika sampai gagal, berimplikasi NTB tidak akan menerima DAK lagi untuk waktu yang lama.
"Saya berharap agar DAK segera direalisasikan. Apalagi Kejaksaan sudah memberi sinyal agar proyek tersebut segera dijalankan tanpa kekhawatiran," kata Ketua NDI, Abdul Madjid, Jumat, (19/08/2022).
Menurutnya, jika memang sudah bisa direalisasikan, mengapa harus menunda. Ini justru berdampak terhadap terganggunya pembangunan sekolah baik SMA dan SMK, yang berdampak pada kualitas pendidikan di NTB.
"Adik-adik atau anak-anak kita yang masih sekolah membutuhkannya pembangunan untuk sekolah mereka, sebagai penunjang belajar," ujarnya.
Dikbud juga diminta untuk bersikap transparan siapa yang menjadi rekanan proyek tersebut. "Harus terbuka juga siapa yang mendapat proyek tersebut," ujarnya.
Dia mengatakan, jika proyek tersebut telah diumumkan siapa rekanan, sekolah mana yang mendapatkan maupun anggaran yang didapat, maka masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan.
"Itu sekaligus untuk menepis isu fee-fee proyek itu. Sehingga tidak ada fitnah di antara kita," ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr.H. Aidy Furqon, menegaskan, Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut masih belum tahap pelaksanaan sehingga kalau ada tuduhan berseliweran fee itu tidak berdasar.
Ia juga menambahkan sejauh ini rencana pengerjaan terkait DAK Dikbud NTB ini belum terealisasi dan akan bisa terealisasi akhir agustus atau awal bulan depan dan prosesnya sudah on the track terbuka bahkan Komisi 5 DPRD NTB juga ikut mengawasi ditambah lagi kesiapan Kejaksaan Tinggi NTB untuk mendampingi pelaksanaan program DAK ini.
“Mudahan bisa terealisasi akhir agustus atau awal bulan depan, DPRD NTB dan Kejati juga bersedia mengawal program ini sehingga sudah sangat terbuka,”pungkas Dr.H.Aydi Furqon.
