insan cita (incinews) Mataram - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, mengatakan bahwa Pancasila adalah sumber tertinggi dari semua hukum yang ada di Indonesia.
Hal itu, sesuai yang termaktub dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 2. Karena itu, semua kebijakan daerah hingga pusat yang mengatur kehidupan masyarakat, harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
"Pancasila itu, adalah intisari dari pembukaan UUD 1945. Didalamnya itu, berisi sosio Demokrasi, Nasionalisme dan Ketuhanan. Maka, Pancasila itu menjadi sumber, dan pondasi, aqidah, serta azas kehidupan," ujar Lalu Wira saat mengisi diskusi terbuka "Membedah Sejarah Pemikiran Bung Karno dan Pancasila" yang diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kota Mataram dalam rangka Bulan Bung Karno, Minggu Petang (26/6/2022) kemarin.
Menurut dia, Presiden Soekarno selaku pendiri bangsa, merupakan tokoh yang sangat cerdas. Hal itu lantaran, pemikirannya dalam Pancasila itu, adalah sebuah konsep final yang menggabungkan agama yang berada di posisi tengah, antara nasionalisme, sosialisme dan demokrasi.
"Jadi kalau Pancasila itu sebagai sumber utama kehidupan berbangsa dan bernegara, lantas dijadikan sebuah aturan produk hukum, misalnya Perda. Tentunya, hal itu mendegradasi. Bagi saya, itu terlalu jauh," kata Lalu Wira.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah aturan-aturan yang memandu untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk itu, kegiatan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan itu, sangat positif. Apalagi, tanggal 1 Juni sudah dijadikan sebagai Hari Pancasila.
"Secara hukum misalnya jadi setiap hukum yang mau dikeluarkan sebagai kebijakan negara baik di pemerintah pusat atau daerah harus mencerminkan nilai-nilai dari sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut," tegas Lalu Wira.
Ia mengungkapkan, kalau mau jujur melihat kenyataan sekarang, praktik kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat masih jauh dari pencerminan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah punya ruang untuk menjadikan regulasi-regulasi apapun bentuknya, baik berupa peraturan pemerintah, kebijakan dan sebagainya harus diinspirasi dan dilandasi nilai-nilai Pancasila.
"Jadi, pendidikan membumikan Pancasila bisa dilakukan dengan cara menempatkan regulasi soal kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ini karena banyak juga kewenangan yang awalnya milik Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota. Kini, telah diambil sepenuhnya oleh pusat. Salah satunya, tentang pertambangan dan minerba," jelas Lalu Wira.
Sementara itu, narasumber dari PWNU NTB Akhdiansyah atau yang karib dipanggil Guru Toi yang hadir mewakili Ketua PWNU, Prof. Masnun Tahir, mengatakan bahwa Pancasila itu menjadi perangkat yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apalagi, dalam kultus organisasi Nahdlatul Ulama, ada lima hal yang wajib ada dalam tata kelola kehidupan. Yakni, setiap orang yang hidup jangan dibunuh hak hidupnya.
Selanjutnya, kebebasan manusia berfikir harus dilindungi. Berikutnya, kebebasan menjamin untuk memeluk agama, kebebasan untuk berusaha. "Dan, yang utama prinsip kelima itu, adakah kebebasan untuk menjamin keturunannya," kata dia
Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB itu mengingatkan, bahwa tantangan Pancasila kedepannya harus menjadi spirit utama yang harus dibangun dalam era globalisasi. Sebab, akulturasi budaya dan teknologi menjadi tantangannya.
"Berikutnya, kelompok tekstual. Disini, tantangannya, adalah terlihat pada sisi pemahaman agama. Yakni, mereka cenderung merusak ideologi Pancasila dengan ajaran yang mereka bawa dari pengaruh budaya asing diluar Indonesia," tegas Yongki.
Ia menambahkan, bahwa Pancasila itu hadir dari pemikiran Bung Karno yang tidak lain, ujung pangkalnya adalah untuk menjawab keseimbangan kehidupan manusia.
"Jadi kegiatan Bulan Bung Karno itu, adalah spirit yang baik dalam menjaga dan mengawal ajaran Bung Karno secara utuh," kata Yongki.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Made Slamet mengaku, sosok Bung Karno itu sangat fenomenal bagi semua lapisan masyarakat. Utamanya, bagi umat Islam.
Sebab, lanjut dia, Bung Karno adalah sosok visioner dan pemberani yang menyuarakan paling pertama, bahwa negara Palestina itu harus merdeka. Sedangkan, negara liga Arab belum ada yang berani mengemukakan hal itu.
"Tapi yang aneh, justru kami sering dibenturkan, bahwa partai PDI Perjuangan itu, seolah jauh dari Islam. Padahal, sekitar 80 persen struktur kita adalah beragama muslim," tegas Made.
Karena itu, lanjut dia, kegiatan diskusi membedah pemikiran Bung Karno yang rutin dilakukan selama Bulan Bung Karno tiap tahunnya, tidak lain adalah cara partai untuk memberikan pencerahan dan perspektif pada masyarakat.
"Pastinya, cara-cara edukasi dengan menghadirkan para pakar dan tokoh yang kompeten dari sisi keilmuwan, akan terus kami lakukan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat secara luas akan kita lakukan," tandas Made Slamet.
