Insan cita (incinews), Mataram - Sejumlah Dinas di lingkungan Pemprov NTB dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB dinilai boros melakukan pembelanjaan. Koordinator lembaga Nasional Poling dan Survey (NasPol) NTB Ardiansyah menyampaikan, setiap tahun DLHK NTB selalu menganggarkan sewa alat berat excavator, buldozer dan lain-lain yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
"Untuk tahun ini DLHK NTB melakukan pengadaan mobil Hilux 4x4 dengan kode RUP 33010959 Belanja Modal kendaraan bermotor angkutan barang dengan nilai Rp. 500.000.000 juta. Hal ini tidak relevan dengan kebutuhan daerah yang lagi terpuruk akibat pandemi Covid-19,"bebernya. Senin (16/5/2022).
Tidak hanya DLHK, sambung Ardiansyah Dinas PUPR melakukan hal yang sama dengan pengadaan mobil Hilux 4x4 dengan kode RUP 35560582 Dengan anggaran RP. 500.000.000 juta
"Di satu sisi daerah sedang berhutang lebih dari 500 Miliar, cukup di sayangkan pemprov NTB lebih memilih mempertahankan program yang tidak menyentuh langsung untuk kepentingan rakyat. Tidak menutup kemungkinan Dinas-dinas lainnya dilingkup pemprov NTB melakukan hal pemborosan anggaran, ini cukup disayangkan anggaran miliaran hanya untuk memperbanyak aset yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan urgen masyarakat," ungkapnya.
Di sisi lainnya lembaga legislatif DPRD Provinsi NTB sebagai lembaga pengawas keuangan juga melakukan pemborosan keuangan dengan pengadaan baju/pakaian adat senilai 722.150.000 di tahun 2022 ini.
"Kedua lembaga yang seharusnya berpikir untuk membangun kebutuhan rakyat justru terkesan membuang anggaran untuk hal yang tidak berguna bagi rakyat," Katanya.
Seharusnya, Kata Ardiansyah, kedua lembaga ini berpikir bagaimana keuangan daerah di pergunakan untuk kepentingan masyarakat NTB seluruhnya, bukan justru anggaran daerah ini untuk berleha-leha para petinggi di dua lembaga daerah ini.
"Anggara daerah adalah amanat rakyat kepada para petinggi daerah agar digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat,"tutupnya.
