 |
Foto: Ketua DPRD NTB Bersama Wakil Ketua Menemui Massa Aksi didepan Pintu Pagar Kantor DPRD. |
insan cita (incinews) Mataram - Ribuan Mahasiswa di Kota Mataram dari sejumlah kampus turun ke jalan. Kehadiran mereka tidak hanya menyoroti soal isu nasional tapi juga Daerah.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat (GERAM NTB) menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, Senin (11/4/2022).
Ketua BEM Fakultas Hukum Unram, Muhammad Afif, sekaligus yang bertugas sebagai kordinator lapangan dalam demonstrasi tersebut menyebut, aliansi terdiri dari 8 fakultas di Universitas Mataram (Unram)
“Kecuali dari fakultas ekonomi, terlepas dari itu semuanya ikut terlibat,” ungkapnya.
Turut bergabung juga OKP (organisasi kemasyarakatan dan pemuda), seperti HMI MPO, SMI, FMN, dan KPR
Berikut adalah isi tuntutan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa (GERAM NTB) berdasarkan keterangan yang dibagikan Muhammad Afif:
1. Berikan kejelasan implementasi, pengawasan, serta transparansi data oleh Pemda dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Food Estate yang ada di NTB.
2. Menuntut pemerintah daerah untuk mengatur tentang regulasi harga bahan pangan dan komoditas hortikultura.
3. Cabut HGU PT SKE yang ada di Sembalun.
4. Menuntut Pemerintah dan pihak PT ITDC untuk menyelesaikan permasalahan pra dan paska relokasi masyarakat Desa Ebunut di KEK Mandalika.
5. Menuntut perusahaan pengembang dan PT ITDC agar cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan.
6. Tolak Revisi UU SIS Diknas.
7. Tolak kenaikan harga bahan pokok dan BPJS.
8. Tolak UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan dan kenaikan pajak.
9. Cabut UU No 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.
10. Stop kriminalisasi gerakan rakyat dan menjamin HAM serta menghapus MoU Polda NTB yang ada di kampus-kampus di NTB.
11. Wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.
12. Hentikan liberalisasi komersialisasi dan privatisasi Pendidikan.
13. Lawan liberalisasi di sektor agraria
14. Berikan tanah modal teknologi, infrastruktur dan subsidi pertanian kepada petani.
Dari keterangan aktifis HMI Komisariat Hukum ini, situasi demonstrasi Senin ini berjalan lancar kendati jumlah massa aksi terbilang banyak.
Ia mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan aksi serupa bila tuntutan yang dibawa aliansi tidak dipenuhi oleh pemerintah.
“Tentunya ada upaya lanjutan yang akan kami lakukan bila tidak ada perubahan yang tampak atau tindak lanjut dari pihak DPRD, maka kita akan kembali turun ke jalan,” terang Afif.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD Prov NTB) pada hari itu langsung mengirim surat ke pemerintah pusat. Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi dari berbagai unsur masyarakat dan aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya terkait dengan isu-isu Nasional yang berkembang pada saat ini, kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap politik dan possisioning kami sebagai representasi perwakilan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Mendukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM), Gas LPG, PPn dan ketahanan pangan lainnya yang saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah," Kata Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., M.H Dengan didampingi Wakil ketua II Drs H Muzihir dan Mahdi, SH.,M.H Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan Dikawal ketat Polresta Mataram.
Selanjutnya, menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek lingkungan hidup, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Kemudian, mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Atas nama Lembaga siap menandatangani pernyataan sikap yang akan dikirim kepada pak Presiden,”kata Isvie ditengah terik matahari.
Terkait, soal pembayaran lahan ITDC, Isvie menegaskan ini terkait soal kewenangan. Ini kewenangannya Gubernur dan ini akan menjadi perhatian DPRD NTB. "Kami berharap bahwa ITDC segera membayar soal-soal yang belum selesai. Tentu itu harapan kami," kata Isvie.
Politisi dari Fraksi Golkar ini juga mengungkapkan, selama ini pihak ITDC belum ada menyampaikan laporan hasil pembayaran lahan. Baru hari ini kami mendengar dari mahasiswa, bahwa ada beberapa lahan yang belum terbayarkan, tentunya kata Isvie kami meminta Pihak ITDC penjelasan. Jikapun seperti itu Pihak ITDC harus menyelesaikan nya secara baik.
"Yang kami dengar laporannya bahwa masih ada soal hukum dan menunggu hasil keputusan Hukum,"tutupnya.
Sementara itu Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi mengungkapkan bahwa ada lima elemen masyarakat yang melakukan aksi di dua titik gedung pemerintahan NTB.
"Ada dua titik kita amankan yakni di DPRD dan Kantor Gubernur NTB, ada lima elemen masyarakat hari ini yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum," kata Heri.
Untuk pengamanan, Polresta Mataram mengerahkan lebih 400 personel dengan dibekali mobil water canon dan ditambah BKO dari Polda NTB menjadi 788 personel gabungan.
"788 personil terdiri dari Polresta Mataram dan Polda NTB, aksi berjalan dengan tertib dan baik, kita mengutamakan sikap humanis," kata Heri.
