 |
| Foto: Ketua Umum Badko HMI Nusra dan Presiden Jokowi |
insan cita (incinews) Mataram -Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakat sebab banyak persoalan yang di alami oleh masyarakat justru pemerintah tidak mampu memberikan solusi seperti yang sedang dihadapi saat sekarang mengenai kenaikan harga BBM, turunnya Harga Gabah, hingga issu miris yang membawa nama rakyat untuk melanjutkan 3 periode presiden Jokowi dodo serta penundaan pemilu menjadi isu hangat sehingga terjadi kegaduhan ditengah masyarakat.
Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara (BADKO HMI Nusra) Rahmat mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk meninggalkan jabatannya sebagai kepala negara karena dianggap tidak mampu. Ketidakmampuan Jokowi dinilai dari segi ekonomi ketika harga barang-barang kebutuhan yang melonjak tinggi dan langka.
"Salah satu contoh barang kebutuhan yang langka di masyarakat yaitu minyak goreng. Selain harga minyak goreng yang naik dan sulit didapatkan, harga gula dan bahan bakar minyak (BBM) dikabarkan akan mengalami pelonjakan,"bebernya. Selasa (5/4/2022).
Di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tersebut, Rahmat menyebutkan, lingkaran Jokowi dinilai terus mengkampanyekan tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 yang merupakan tahun berakhirnya kepemimpinan orang nomor satu di Indonesia saat ini.
"Selain itu, Jokowi juga dianggap hanya mempedulikan soal pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur ketimbang menyelesaikan permasalahan harga kebutuhan pokok masyarakat yang terus naik," ungkapnya.
Menilik pada polemik di masyarakat, Ketua Badko HMI Nusra berujar jika seharusnya Jokowi mempercepat Pemilu, bukan menundanya.
"Kan itu tidak melanggar konstitusi. Kan konstitusi tidak melarang bahwa pergantian Presiden bisa tidak tepat waktu kalau kapasitas Presiden tidak mampu," kata Pria Asal Bima ini.
Menurut Rahmat, pihaknya menilai harus sadar diri dengan keadaan yang sekarang, sebagai kepala negara tetapi dinilai tidak bisa mengontrol meroketnya harga-harga tersebut, dan ia menilai hal itu terjadi dipengaruhi adanya ekspor.
"Pemerintah dilarang berbisnis dengan rakyat apalagi menjual kepentingan politik membawa nama rakyat,"tegasnya.
Pasca dilanda dampak covid 19 yg cukup panjang masyarakat masih mengalami krisis ekonomi apalagi bagi masyarakat kelas bawah.
Selain itu, Rahmat menjelaskan, ditambah lagi Kebijakan pemerintah yg menaikkan harga BBM secara terburu-buru dapat semakin mempersulit masyarakat kecil yang banyak menggunakan BBM.
"Untuk wilayah bali, NTB dan NTT pertamax dipatok Rp12.500,"sebutnya
Dalam Kondisi ini sebenarnya pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi rakyat, apalagi ditengah anjloknya harga gabah dan itu adalah salah satu pendapatan masyarakat lebih khususnya petani.
"Jangan biarkan masyarakat tidak berdaya pada saat kondisi seperti ini, seharusnya pemerintah hadir melindungi masyarakat dengan kebijakannya bukan malah sebaliknya mencekik masyarakatnya sendiri,"bebernya.
Dikatakan Rahmat, rakyat sudah lagi tidak percaya kepada pemerintah apalagi issu 3 periode jokowi dodo, "jangan sampai rakyat hanya sebagai sampel kepentingan oligarki, dengan melupakan kesejahteraan rakyat,"tutupnya.
