 |
| Foto: Ilustrasi. |
insan cita (incinews), Mataram- Ditengah pandemi Covid-19 dan Fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai oleng akibat beban utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 300 miliar belum terbayar di tahun 2021 lalu.
Secara umum tekanan hebat pada fiskal NTB disebabkan dua hal: beban utang di PT SMI dan belanja yang tidak sesuai dengan pemasukan di APBD 2021.
Akan tetapi, ditengah persoalan yang sedang dihadapi masih ada oknum kepala Dinas yang terkesan memaksakan diri untuk membeli mobil dinas Baru.
Berdasarkan informasi dihimpun, Oknum Kepala Dinas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB membeli mobil dinas kisaran harga Rp450 juta. Bahkan, informasinya uang yang dibelikan merupakan pengalokasian dari anggaran pembelanjaan OPD-nya untuk membeli mobil dinas baru 2022.
Menyikapi hal itu, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara (BADKO HMI NUSRA) Deden Solihin menilai selayaknya kepala dinas menahan diri untuk pembelian mobil dinas. Apalagi saat ini ditengah pandemi dan beban utang APBD 2021 ratusan miliar.
"Dalam masa pandemi Covid-19 ini, asas kepatutan dan keadilan dalam penggunaan keuangan daerah harus diperhatikan. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menginstruksikan realokasi dan refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung penanganan Covid-19 di wilayah di Kabupaten, Kota dan Provinsi,"tegas Dede Solihin Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral KABID LH dan ESDM Badko HMI Nusra.
Dia mengatakan, alasan membeli mobil dinas baru tidak masuk akal. Menurutnya, seandainya mobil yang rusak bisa diperbaiki, Kalo lama bisa dimodifikasi lebih bagus lagi.
"Seharusnya tunjukan kinerja dulu. Bukan malah beli Mobil Baru, itu tidak penting, masyarakat butuh kinerja dan prestasi bapak. Nggak masuk akal kalau beli mobil baru karena alasan mobil sudah lama. Kan bisa dimodifikasi dan perbaiki biar kelihatan baru, apalagi saat sekarang dunia udah canggih" ucapnya.
Pria kelahiran Kota Bima meminta kepada Bapak Gubernur Provinsi NTB memberikan peringatan kepada semua kepala OPD nya untuk tidak membeli kebutuhan di luar penanganan pandemi. Jadi kejadian yang sama tidak terulang.
"Ada baiknya Bapak Gubenur mengevaluasi Kepala Disnakeswan. Kemarin Pegawainya Karokean Saat jam Kantor, Sekarang Pengadaan Mobil Dinas Baru ditengah Covid dan APBD NTB yang masih utang Ratusan miliar," sesalnya.
Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesahatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB Drh. Khairul Akbar M, Si dihubungi media ini, enggang menjawab soal pengadaan Mobil Dinas tersebut.
"Hari senin ke kantor saja. Saya masih kurang sehat dan suara agak serak," katanya Singkat.
Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2022 yang diunggah di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), diketahui mobil dinas yang akan dibeli itu kendaraan operasional kantor/lapangan dengan spesifikasi dobel gardan. (Red/O'im)
