Foto Surya, S.Sos. Alumni STISIP Mbojo Bima.Kota Bima, Incinews.Net. Realiasi dari data bantuan banjir akhir tahun, yang telah merendam di beberapa kelurahan di kecamatan rasa na’e barat kota Bima masih dalam status menunggu oleh pihak kelurahan.
“Data terakhir jumlah korban banjir yang terdampar telah kami sampaikan, Dan salah satunya ke Dinas sosial. Dan status realiasi sementara ini masih menunggu keputusan dari dinas sosial” Ungkap Kamaruddin, S.T selaku lurah Paruga.
H. Muhiddin selaku Kepala dinas sosial kota Bima yang hendak ingin dikonfirmasi mengenai pemeberitaan terkait status realiasi bantuan bagi kelurahan terdampar tersebut di rungannya, enggan bertemu dan justru keluar lewat dipintu belakang, Senin, 10/1/2022.
Waktu berada kantor dinas sosial, mulanya beberapa pegawai di dinas sosial memberikan informasi, bahwa kepala dinas sedang berada di ruangan. dan di anjurkan untuk menunggu. Lepas beberapa waktu kemudian, sangat disayangkan, beberapa pegawai menyampaikan bahwa kepala dinas sosial telah keluar lewat pintu belakang dengan keterangan jam istrahat.
Menyikapi peristiwa tersebut, Suriya S.Sos yang merupakan salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( STISIP) Mbojo Bima, sekaligus pemerhati kebijakan birokrasi kota Bima, menilai bahwa terdapat kejanggalan dari managemen sikap H. Muhidin selaku kepala dinas tersebut.
“Sikap yang demikian sangat jauh dari standar etik pelayanan publik, tidak seharusnya ditunjukan oleh pejabat publik. wajar beberapa waktu yang lalu pihak walikota Bima mengecam kepala dinas sosial untuk di pecat saja”. Ungkapnya.
Surya melanjutkan, standar etis pelayanan dari pejabat publik seharusnya menunjukan sikap yang jelas, termasuk memberikan keterangan menyangkut urusan sosial. agar tidak terus terjadi kesenjangan. Lebih-lebih mengenai kebijakan di tengah ruang publik yang melibatkan banyak pihak”. Tegas surya.
Menyikapi peristiwa dari sikap kepala dinas tersebut, mantan alumni STISIP Mbojo Bima ini meminta dengan hormat kepada pihak walikota untuk mengefaluasi kembali peryataan sikap yang dikeluarkan lewat media beberapa waktu yang lalu. karena sikap pejabat dalam sistem birokrasi yang demikian tidak pantas untuk dipelihara, dan sangat jauh dari standar etik sekaligus dapat menghambat jalannya proses pembangunan. Tutupnya. (Asa)
