Foto Firdaus alumni SDP angkatan pertama PB. HMI
Incinews.net. kota Bima. Lima tuntutan dari salah satu alumni Sekolah demokrasi politik (SDP) angkatan pertama PB. HMI kepada Presiden RI, DPR R.I, KPU R.I, dan Bawaslu R.I terkait penuntasan setiap kasus yang ada di indonesia.
hasil diskusi panjang dari materi yang didapatkan oleh alumni Sekolah demokrasi politik, serta pengambilan keputusan dari beberapa kasus hasil diskusi yang terjadi baik secara internal maupun eksternal di bangsa indonesia saat ini.
Firdaus salah satu alumni SDP sekaligus Sekretaris Umum HMI Cabang Bima ini, meminta kepada Presiden jokowi dan para pemangku kebijakan seperti kepolisian, dan institusi yang memiliki tanggung jawab harus mengambil tindakan agar segera menyelesaikan segala kasus yang ada di indonesia. lewat pers realisnya, kamis, 27 januari 2022.
Mulanya, Sekolah demokrasi politik yang diselenggarakan oleh pengurus besar himpunan mahasiswa islam ( PB HMI) pada tanggal 18 sampai 22 Januari 2022, bertempat di BPSDM provinsi Jawa tengah. secara langsung dibuka oleh Raihan aryatama selaku ketua umum PB HMI, dan dihadiri oleh beberapa pejabat daerah lingkup provinsi Jawa tengah dan perwakilan dari kapolda Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Materi yang di sampaikan seperti materi kepemiluan dan kepertaian pematerinya langsung disampaikan oleh Komisioner KPU R.I kemudian bawaslu R.I dan beberapa tokoh partai politik di indonesia. Ungkap Firdaus.
Al hasil, kegiatan yang berlangsung di semarang tersebut telah menghasilkan beberapa tuntutan penting bagi pemerintahan indonesia, Yakni:
1. Meminta kepada Presiden jokowi untuk menuntaskan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia 2. Meminta kepada kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk tidak melibatkan ASN (polisi dan Polri) dalam PLT di semua kabupaten, kota hingga propinsi yang ada di indonesia. 3. Meminta kepada KPU RI memaksimalkan kinerja KPU provinsi dan daerah untuk mengawal pemilu tahun 2024 tanpa ada unsur nepotisme dan jual beli suara. 4. Meminta kepada bawaslu R.I memaksimalkan kinerja Bawaslu provinsi dan daerah untuk mengawal pemilu 2024 tampa ada unsur lain. 5. Meminta Perisiden R.I untuk mengesahkan RUU PKS.
Berikut Firdaus juga menambahkan, bahwa Kegiatan sekolah demokrasi tersebut memiliki tujuan untuk membangun demokrasi di Indonesia. Kegiatan sekolah demokrasi politik di hadiri oleh perwakilan cabang se- Indonesia dengan jumlah peserta 41 orang. Tutupnya. ( Asa)
