 |
Foto: Salah satu Massa Aksi yang terluka. |
insan cita (incinews), Mataram: Dalam momentum evaluasi Dua tahun Kepemimpinan Jokowidodo dan Mar'uf Amin. Kader HMI Cabang Mataram Kembali mendapat perlakuan Represifitas pada aksi demonstrasi di Gedung DPRD Prov NTB, Kamis (21/10/202).
Di rezim ini, Demokrasi dibunuh secara membabi buta, kebebasan berpendapat yang makin memburuk.
"Masih layak kah mereka kita anggap sebagai institusi yg menjamin perlindungan rakyat? Nampaknya sulit sekali menilai seperti demikian ditengah kesiapan mereka berbalik menjadi tameng Penguasa. Demokrasi yang kita harapkan nampaknya sudah kehilangan Kedaulatan rakyatnya,"cetus Ketua Umum HMI Komisariat Lafran Pane Unram, Faujan Aminullah.
"Kami menilai, perlakuan Aparat Kepolisian menunjukkan Arogansi kekuasaan hari ini, padahal tidak lama setelah Instruksi Kapolri tentang penertiban dan perbaikan internal lembaga Kepolisian yang baru-baru ini tersebar di media,"ungkapnya.
Padahal aksi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mataram hadir dengan tuntutan yang konstruktif dan by data, merespon 2 tahun Presiden Jokowi dodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada periode kedua ini, seperti kebebasan sipil yang kian memburuk bersamaan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang merosot, negara yang abai pada penegakan ham dan peradaban hukum di Indonesia. Mestinya direspon dengan baik. Namun aksi tersebut tidak mendapat respon yang baik. Selain dihantam gerakan represif dari Kepolisian, wakil rakyat malah tidak berada ditempat. Kantor DPRD Provinsi NTB tak berpenghuni.
" Atas perlakuan yang merusak demokrasi tersebut, layak sebagai rakyat NTB mengirimkan Make up berupa Lipstik dan bedak untuk wakil rakyat Nusa tenggara barat untuk bersolek terhadap Penguasa,"tukasnya. (Red/Ar)
