MEDia insan cita, Lombok Tengah: Pemerintahan Pathul Nursiah di Lombok Tengah tengah memasuki tahap penguatan struktur birokrasi. Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja kedepannya tentu membutuhkan SDM yang di anggap cakap dan mampu untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan. Kita tentu masih mengingat bagaimana Bupati Pathul mengatakan bahwa penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.
Mencermari mutasi yang saat ini sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu. Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.
“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya. Pemerintahan ini masa menjabatnya tidak seperti biasa, pendek. Sehingga membutuhkan konsilidasi birokrasi yang kuat dan solid. Pathul - Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).
Selain itu, pria yang biasa di sapa Ahmad SH ini menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini menurutnya, sangat pokok untuk di punyai oleh pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.
“Kemampuan atau secara lebih luas yaitu keahlian dibidangnya sangat di butuhkan. Ini sangat mendasar sekali. Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat. Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya.
Ahmad berharap penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik. Oleh karena itu, sebagai hal ketiga yaitu integritas, bahwa orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.
“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah .. bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver.”
Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Lombok Tengah Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.
“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini.
