 |
Foto: H. Johan Rosihan, S.T |
MEDia insan cita, Mataram:
Munculnya tokoh nasional yang tidak punya basis partai politik dan tidak merasakan betapa susahnya urus partai politik maju menjadi pemimpin negeri ini dinilai menjadi pemicu demokrasi yang tidak seimbang dan lahirnya konflik civil society antara Partai politik.
"Nah sekarang inikan banyak tokoh nasional yang kemudian tidak punya basis partai politik, akhirnya ini yang bikin kacau- kacau kayak begini. Nah dia mengandalkan apa, dia mengandalkan dukungan masyarakat, tanpa melalui struktur partai politik. Kemudian orang-orang buat semacam apalah di bawah, kemudian mengadu domba ini antara civil society, terus dengan partai politik, ini yang kemudian demokrasi kita tidak seimbang,"kata H. Johan Rosihan, S.T Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Nusa tenggara Barat (NTB) I Pulau Sumbawa, Jum'at (6/8/2021)
Di partai politik sendiri mengalami proses kaderisasi, tetapi diujung, Kata Johan, kita kasi kepada orang yang tidak pernah mengurus partai politik kita dorong untuk jadi pemimpin negeri ini, Gimana?.
Korwil Bali Nusa Tenggara Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS ini, juga menyinggung, nama-nama yang keluar dan memiliki elektabilitas yang tinggi seperti Anis Baswedan, Ridwan Kamil, Kata Johan, mereka harus merasakan capeknya partai politik, makanya saya akan senang sekali misalnya konsisten PDI mengeluarkan Puan Maharani, Gerindra konsisten mengeluarkan Prabowo, Golkar konsistensi mengeluarkan Erlangga, PKS mengeluarkan doktor Salim misalnya.
"Nah orang-orang yang sudah pernah merasakan membangun partai politik ini, ini akan lebih mudah mereka bertemu dan mengambil keputusan daripada membawa orang lain,"ungkapnya.
Dengan adanya calon pemimpin yang lahir dari partai, Pria Asal Sumbawa ini mengatakan, di DPR nanti lebih mudah kita membangun koalisi. Karena terus terang, contoh misalnya saya di komisi VI (empat), kami di komisi empat tidak lagi ada warna putih, merah, warna orange, dan lainnya, yang ada keluarga besar. "Nah begitulah orang-orang Partai politik kalau berkumpul itu pasti akan ketemu dan bersama,"terangnya.
Soal survei yang menempatkan sejumlah nama non partai hasilnya tinggi, Johan tidak membantahnya, justru orang partai politik harus bisa membolak-balikkan itu. Karana memang UUD kita konstitusi kita belum mengamanatkan calon independen untuk pemimpin nasional.
Sambung ia, Jadi saran saya ini dalam rangka untuk membuka peran para tokoh tokoh partai politik. Kalau ada tokoh tokoh non parpol yang hari ini kemudian mendaftar untuk tujuannya gimana? Silahkan setiap partai politik, itukan memiliki mekanisme kaderisasi masing masing, "Nah, padahal di UU partai politik itu dikatakan bahwa setiap partai politik itu wajib melakukan kaderisasi yang berjenjang dan berkelanjutan,"imbuhnya.
Soal berapa Minimalnya?, Johan Menegaskan Tidak ada kata minimal hanya bahasa itu saja berjenjang dan berkelanjutan di UU parpol. Ini yang bikin kacau yang mencoba menegaskan peran partai politik dalam memunculkan tokoh tokoh nasional.
Selain itu, saya mendorong supaya partai politik ini mengeluarkan calonnya masing masing. Johan beralasan agar Lebih mudah membangun koalisi dan menjaga sistim demokrasi kita agar berjalan dengan cara baik karena fungsi partai politik itu akan melahirkan kepemimpinan nasional dari Kadek kader partai politik.
"Dan biar antar tokoh partai politik ini tidak saling kunci biar orang juga mau kembali pada partai politik, jangan partai politik ini kemudian ketika dipakai disanjung-sanjung ketika tidak dipakai dibuang. Agar para politisi ini jantan agar tidak ada lagi politisi indikos, artinya ya dia hanya dipakai ketika dia mau," tutupnya. (Red/O'im)
