Foto: Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah. |
MEDia insan cita, Mataram: Pengentasan kemiskinan di NTB tidak hanya dilihat seberapa banyak program-program penguatan ekonomi masyarakat. Namun komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah juga merupakan sisi penting yang tidak bisa untuk diabaikan saja. Karena itu terjalinnya komunikasi antara pimpinan daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, red) dengan masyarakatnya menjadi atensi serius untuk bisa dilaksanakan secara lugas, tuntas dan berkesinambungan. Dan masalah tersebut terjawab dengan adanya program inovasi “NTB Care”.
Aplikasi NTB Care ini mengemuka saat Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikannya pada pembukaan Lokakarya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di NTB di Santika Hotel Mataram, Jumat (25/6/2021).
Acara yang digagas Bappeda NTB bekerjasama dengan NGO Kompak tersebut dalam penjelasannya Wagub NTB mengungkapkan NTB Care yang merupakan aplikasi Diskominfotik NTB merupakan media aspirasi dan komunikasi timbal balik antara Gubernur/Wakil Gubernur dengan masyarakat NTB dengan segala pengaduan dan persoalan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan yang dalaminya dan kemudian ingin disampaikannya kepada Pemrov NTB untuk men dapatkan solusi dan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan tersebut.
"NTB Care merupakan jawaban atas kerisauan ataupun kebingungan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti. Kita ingin masyarakat NTB mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan lugas ke Gubernur dan Wagubnya. Itulah kenapa ada NTB Care. NTB Care akan segera merespon aduan dan keluhan masyarakat secara lugas. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa bagusnya dengan semua pihak termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan di daerah,” ujar Wagub dihadapan Kepala Bappenda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si dan jajarannya serta para Kepala Bappeda 10 kabupaten/kota se NTB.
Wagub tidak menginginkan seluruh program-program pembangunan di NTB termasuk adanya aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat NTB tidak tersistem dengan baik. Aplikasi yang sudah lahir dan terimplementasi secara baik tentu juga akan mempermudah kerjasama yang baik pula dan bias dilakukan dengan 10 kabupaten/kota se-NTB. Kerjasama ini harus tersistem dengan baik dan tidak bersifat incidental, namun ada ada sistem yang mengatur dan sudah berjalan.
“Penyempurnaan sistem haruslah terus-menerus dilakukan. Tidak hanya hanya dari canggihnya sistem tapi bagaimana cepatnya respon dari Pemprov atau pihak-pihak terkait (OPD) atas keluhan masyarakat tersebut.
Dikatakannya, kerja sama yang baik harus dapat dibac-up sejak awal sehingga sistem ini makin bagus, simple, tajam dan akurat, sehingga akses ini betul-betul terbuka lebar. Tidak ada lagi tembok bagi masyarakat NTB itu untuk berkomunikasi dengan pimpinanya. “Tembok ini harus kita dobrak agar sekat-sekat komunikasi itu tidak ada lagi,” tegas Wagub. (Red/heri)