MEDia insan cita, Bima: Kondisi infrastruktur jalan Pemkab Bima di berbagai Desa Kecamatan Donggo sangat jauh dari kata baik-baik saja. Kerusakan ruas jalan, menjadi pemandangan yang tidak indah dipandang, apalagi dijadikan lalu lintas masyarakat.
Diduga, setiap tahun kualitas dan jumlah kerusakan jalan bertambah parah ditengarai pembiaran Bupati dan DPRD Kabupaten Bima, merealisasikan anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.
Kondisi itu menyulut protes dari berbagai pihak dalam berbagai rupa.
Irawan, S.Pd menyayangkan leletnya Pemerintah Daerah menyerap dan mengakomodir kebutuhan masyarakat di Kecamatan Donggo. Menurutnya, sebagai Kepala Daerah Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri terlarang tinggal diam, ditengah masyarakatnya masih jauh dari rasa keadilan.
"Demikian dengan DPRD Bima, lebih khususnya komisi III yang menangani pembangunan. Mereka mestinya punya spirit yang sama dan harus kompak membawa masyarakatnya keluar dari jeratan ketidakadilan," ujar Irawan, selaku inisiator Himpunan Mahasiswa Donggo Barat, Minggu Sore, (11/7/2021) saat dikonfirmasi media ini.
Menurut Irawan, jalan rusak di Desa O'o sebagai Ibu Kota Kecamatan Donggo, menunjukan bukti pembiaraan Pemerintah Daerah. Padahal menurutnya, Desa itu sentral aktifitas Pemerintahan Kecamatan, Pelayanana Kesehatan dan Penegakan Hukum.
"Kondisi yang memprihatinkan terjadi di Desa Ndano Nae. Sepanjang 3 Kilo Meter jalan itu rusak, selama bertahun-tahun bukti Pemda Bima tidak pernah serius menghadirkan pemerataan akses mendapatkan keadilan pembangunan," terangnya.
Respon yang sama disampaikan Kordinator Laskar Terpelajar Donggo Soromandi (LTDS), Wahyudin Awalid.
"Informasi yang saya dapatkan pembahasan APBD-P 2021 akan dilaksanakan Bulan Oktober. Itu waktu yang sangat tepat bagi Bupati dan DPRD Bima membuktikan mereka masih punya integritas dan nurani melayani kepentingan masyarakat," ujarnya.
Menurut Wahyudin, selain Desa O'o dan Desa Ndano Nae, kerusakan infrastruktur jalan yang sangat parah terjadi di Desa Kamunti dan Desa Kala.
"Bupati dan DPRD harus sama-sama bertanggungjawab. Mereka secara etis, harusnya bunya beban moral untuk berhenti berterkan kesenjangan," sentilnya.
Dia juga menambahkan, posisi dinasti politik yang lembaga eksekutif dipimpin Ibu dan lembaga legislatif dipimpin sang anak secara subtantif netral.
"Apakah dinasti politik digunakan menumbuhkan hal-hal baik untuk rakyat dan daerah, atau sebaliknya sangat bergantung pada niat, corak, dan kehendak untuk menghadirkan warisan yang baik untuk masyarakat dan daerah. Saya berharap dinasti itu menumbuhkan hal-hal baik," pungkas Aktivis HMI yang menempuh studi di Kota Malang ini. (Red/Str)
