MEDia insan cita, Bima: Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima dianiaya Oknum kepolisian Polres Kabupaten Bima. Mereka ditugaskan untuk mengamankan massa aksi dan memberikan perlindungan dan pengayoman, malah massa aksi dikejar, dipukul, ditendang dan Diinjak hingga terjatuh.
Aksi tersebut terjadi didepan Sekretariat Kantor Bupati Bima Jalan Soekarno - Hatta No. 1 Godo Kecamatan Woha, Kamis (25/6/2021) kemarin saat menggelar aksi unjuk rasa.
Terkait peristiwa tersebut, Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara (Badko HMI Nusra) Imam wahyudin Menegaskan bahwa arogansi oknum polisi terhadap masa aksi HMI sebagaimana Vidio yang tersebar Viral di media sosial dengan serangan fisik memukul, menginjak dan menendang yang tidak berprikemanusiaan tentu mencederai ketetapan UU No 2 tahun 2002 mengatur tentang kepolisian Republik Indonesia.
"Polisi merupakan alat negara yang berfungsi memelihara keamanan masyarakat, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),"ungkap Ketua Bidang Hukum dan Ham HMI kepada media ini, Jum'at (26/6/2021)
Ia mendesak Kapolda NTB Irjen. Pol. Muhamad Iqbal, S.I.K., MH untuk memangil khusus kapolres kabupaten Bima AKBP Gunawan Tri Hatmoyo, SIK untuk dilakukan pembinaan. "Itu tindakan bar-bar dan dan Mental preman, segera dibina dan dilakukan pencopotan dari jabatan kapolres Kabupaten Bima dan memecat oknum polisi yang menyerang membabi buta warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum," tegas imam.
Selain itu, ia mengingatkan terkait adanya instruksi khusus Bapak presiden RI Ir. H .Jokowi dodo terhadap Kapolri Jendral pol. Listyo Sigit Prabowo terkait aksi premanisme di indonesia.
"Hal itu harus dilakukan dan dimulai oleh Institusi kepolisian dengan menertipkan struktur internal dengan menindak tegas dan memecat oknum anggota polisi yang merusak integritas lembaga negara bertindak seperti preman,"kata Imam.
"Jika insiden arogansi kekerasan fisik pembubaran aparat kepolisian terhadap masa aksi HMI dilakukan pembiaran maka ini akan menjadi catatan kritis untuk kepolisian daerah NTB dan tidak menutup kemungkinan tercipta instabilitas kedaerahan,"tutupnya.(Red/O'im)
