MEDia insan cita, Mataram: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Hj. Baiq Isvie Rupaeda didesak untuk dipecat dari Sekretaris DPD Partai Golkar NTB.
Hal itu disampaikan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa (APM) NTB yang bakal melakukan aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta pada, Senin (18/1) hari ini.
Salah satu sikap dalam tuntutan mereka adalah mendesak Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto segera memecat Sekretans DPD Golkar Baiq Isvie Rupeedah.
"Mendesak Ketua Umum DPP Golkar Ir. Airlangga Hartarto segera memecat Sekretaris DPD Gollar Hj. Baiq Isvie Rupeedah," desak APM seperti yang termuat dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani Korlapnya Arya Bima tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima media ini.
Selain itu, massa sekitar 50 orang yang akan menggelar aksi demonstrasi di KPK dan DPP Golkar hari ini, Senin (18/1/2021) mendesak KPK RI segera menangkap Hj. Baiq Isvie Rupaedah selaku Ketua DPRD NTB.
"Mendesak KPK RI untuk mengusut tuntas skandal dugaan korupsi diduga melibatkan Ketua DPRD NTB pada pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bebasis Dapil senilai Rp6,5 milyar rupiah," desaknya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan bahwa JPS berbasis Dapil tersebut sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurutnya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh DPRD NTB.
"Hal tersebut diperkuat dengan hasil audit BPK RI Perwakilan NTB, menyebukan tidak ada kerugian negara atas pelaksanaan JPS berbasis Dapil tersebut. Semua sudah kami laksanakan sesuai ketentuan, demi mengatasi permasalahan sosial ekonomi akibat dampak dari wabah covid-19 di NTB," tegas Isvie membantah, Sabtu (16/1/2021) kemarin dikonfirmasi lewat WhastApp.
Terkait masalah demo tersebut katanya, itu adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, tapi Isvie menyayangkan seharusnya APM NTB tersebut meminta informasi kepada sumber yang dapat dipercaya.
Terkait desakan APM NTB untuk mencopot dirinya dari Sekretaris DPD Partai Gokar NTB, pihaknya tidak menyampaikan banyak, namun pihaknya menegaskan untuk mempersilahkan. "Silahkan saja," tegasnya singkat.
Sebagai informasi, JPS DPRD NTB berbasis Dapil tersebut sudah dilakukan oleh pihak dewan tahun kemarin dengan nilai Rp6,5 milyar rupiah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat dari pandemi covid-19. (Red)
