 |
| Foto: Dari Kiri Kadis Sosial NTB H. Ashanul Khalik, Barisan Jokowi-Ma'ruf Amin Bapak Lalu Winengan, Anggota DPRD NTB Moh. Akri SH.I dan Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Bali Nusra Aziz Muslim. (AM) |
Mataram, incinews.net: Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Bali Nusra gelar dialog satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf di periodesasi ke 2 pemerintahan Jokowi.
Dialog dengan mengangkat tema "Cipta Kondisi Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf." dengan menghadirkan pemateri Kadis Sosial NTB H. Ashanul Khalik, Anggota, DPRD NTB Moh. Akri SH.I, Barisan Jokowi-Ma'ruf Amin Bapak Lalu Winengan.
Kadis Sosial NTB H. Ashanul Khalik menyampaikan, kita dari tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang awalnya pada urutan ke-15 dari 22 negara pada tahun 2019 itu kita pada angka 5 besar.
"Karna memang proses dalam perlindungan terhadap kesenjangan sosial, kemudahan pemberian bantuan sosial, dan berbagai program lainya yang masuk ke pemerintah daerah, itu memang cukup tinggi,"bebernya.
Contoh, sambungnya, di Nusa Tenggara Barat (NTB) prosentase kemiskinan september tahun 2018 sekitar 14,68%, kemudian pada september 2019 kita 13,88%, kemudian kita naik pada Maret itu tahun 2020 menjadi 13,97%. "Salah satu penyebabnya adalah karena Covid-19," katanya.
Ia menilai, Perhatian pemerintah pusat terhadap NTB sangat bangus. Setiap tahun itu hampir pada angka 2 triliun bantuan sosial yang masuk di Nusa Tenggara Barat (NTB)
"Itu tidak sedikit. Bantuan ini dia langsung masuk ke kartu Kesejahteraan sosial masyarakat kita. Tidak masuk melalui dinas sosial Provinsi maupun kabupaten kota. Di 2020 Ini, saya baru kemarin menghitung 3,4 triliun sudah terdistribusi di Nusa Tenggara Barat. kenapa naik? karena ketika kami meminta tambahan kouta untuk bantuan pangan Non tunai kemudian juga program PHK, kemudian ada program rehabilitasi sosial. Itu kemudian dipenuhi," paparnya.
Kalo secara nasional di 2020 ini, kata Mantan Kepala Dinas BPBD NTB ini, nilai untuk pembangunan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan sosial ini hampir 300 Triliun lebih untuk Indonesia. Kita di NTB 3.4 triliun. Ini luar biasa.
Untuk, Dinas Sosial sendiri, Kita sedang melakukan perbaikan data, kita menunjuk dan menetapkan petugas-petugas data atau operator data. Sekarang, kata Ashanul pada tingkat Desa, di NTB bulan Agustus kemarin sudah mulai perbaikan data. Persoalan pada data, ini yang sekarang kita mulai perbaiki, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf juga memahami persoalan itu. Mulai tahun 2021 nanti diminta untuk melakukan perbaikan data melalui penelitian sosial. Pada tahun 2021 direncanakan melakukan perbaikan-perbaikan data sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sesungguhnya memiliki hak untuk menerima bantuan itu.
"Kemudian kita di daerah pada masa Covid-19 kita diperintahkan untuk melakukan penyisiran warga masyarakat yang tidak dapat. Membentuk satuan tugas melakukan penyisiran warga masyarakat dalam pembangunan sosial,"tandasnya.
Menurutnya, Sehebat apapun Jokowi-Ma'ruf memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, kalau sudah namanya bantuan sosial, maka mesti banyak kekurangan-kekurangannya di lihat dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan. "Karna banyak masyarakat walaupun dia mampu tapi mau menerima bantuan," katanya
"Saya yakin masyarakat ini, di atas 50% cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Bicara tentang pembangunan di bidang lainnya dan peran sosial,"tambahnya.
Sementara, Lalu Winengan, mengatakan, masyarakat NTB harus banyak bersyukur pada pemerintahan Jokowi.
"Bagi masyarakat NTB yang tidak bersyukur kepada Pemerintah Jokowi-Ma'ruf itu berarti kufur, zalim. Di NTB kita harus bersyukur karna yang pertama, soal gempa, presiden kita ini di NTB sudah membuatkan kita dua kali kepres untuk membantu soal dana gempa, di NTB ini sudah di luncurkan kurang lebih 5,7 Triliun untuk membantu masyarakat NTB," ungka Barisan Jokowi-Ma'ruf NTB.
"Kita tidak boleh menafikan apa yamg diberikan oleh negara. Coba kita lihat bagaimana perhatian pak Jokowi terhadap masyarakat lombok tengah terkait pembangunan KEK Mandalika," tambahnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Moh Akri Melihat 1 tahun Pemerintah Jokowi-Ma'ruf ini Saya kira, saya juga sebagai partai pengusung Jokowi di daerah, tentu kami juga kedepankan cek and balance. Selama itu tidak memberikan kebijakan yang positif untuk masyarakat, kita juga tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang memang kebijakan yang tidak positif dilakukan terhadap masyarakat. oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi kapasitas kita selaku DPR provinsi tentu kami juga mengatur dalam hak bajeting kami, hak pengawasan kami dan hak legislasi kami di DPRD Provinsi.
"Fungsi kami mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Kemarin waktu covid-19, DPRD kami sudah menganggarkan sekitar 926 Miliar untuk Penanggulangan covid-19 dan kesejahteraan sosial. 300 miliar itu kita anggarkan untuk kesenjangan ekonomi stimulan, 300 miliar untuk alat kesehatan, 326 miliar untuk JPS. Itu yang kami lakukan yang memang program itu sesuai dengan pusat," katanya.
Pemerintahan Jokowi sekarang ini memperkuat UMKM, "karna satu-satunya harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini adalah UMKM, karna UMKMlah yang mampu bertahan di situasi pandemi saat ini,"tegasnya.
Ketua PKC PMII Aziz Muslim menyoroti sejumlah peraturan undang-undang yang jadi kontroversi, ia menjelaskan, Ada 4 undang-undang yang menjadi kontroversial di Republik ini, yang pertama ada UU KPK, yang terakhir ada UU Cipta kerja (UU Omnibus Law) yang di seluruh Provinsi di Indonesia melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang di lakukan oleh mahasiswa, buruh, sejumlah LSM, ormas dan seluruh OKP.
Penting kita diskusikan satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf ini, untuk mengawal dan mengontrol sejumlah kebijakan pemerintah untuk merealisasikan nawacita di republik ini
"Dengan Melihat kondisi saat ini, Maka dari visi misi dan nawacita Jokowi ini bisa tidak selesai sampai 5 tahun," ungkapnya
Bahkan, Kata Aziz, di 4 undang-undang ini seluruh mahasiswa dan buruh meminta jokowi untuk mundur dari jabatannya.
Inilah kemudian yang penting kita diskusikan sebagai orang gerakan atau mahasiswa yang sering kita katakan bahwa menjadi agen of control. Tapi kemudian kita tidak tahu isu nasional, isu daerah maupun isu-isu sampai ke kampus.
"Itulah kemudian kita ingin mendiskusikan bahwa dari daerah sampai nasional. Apalagi besok pagi hari sumpah pemuda, lagi rame-rame soal UU Cipta kerja. Belum lagi soal KUHP, Soal KPK. Di seluruh wilayah Indonesia, di 34 provinsi saya rasa akan melakukan aksi demonstrasi," paparnya.
"Soal UU citpa kerja ini, jika kita tidak ikut ambil bagian, maka kita harus menerima bahwa undang-undang cipta kerja ini. Empat UU kontroversial ini menjadi tolak ukur kinerja Bapak Jokowi-Ma'ruf, ini yang membuat seolah-olah rakyat yang kontroversial," imbuhnya. (AM)
