 |
| Foto: Menteri Agama Jendral (Purn) Fachrul Razi, S.IP, SH saat memberikan arahan kepada ASN lingkup Kementerian Agama Provinsi NTB dan Launching Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gema Zikir, Bersama Gubernur NTB di Golden Palace Hotel Mataram. (ist/O'im) |
Mataram, incinews.net: Menteri Agama Jendral (Purn) Fachrul Razi, S.IP, SH menyatakan salut atas trobosan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama jajarannya terkait pengembangan Bank NTB Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meski di NTB mayoritas beragama muslim, namun di Bank NTB Syariah juga memberikan kesempatan kepada ummat non muslim untuk menempati posisi di Bank NTB Syariah.
“Saya sepakat bahwa ekonomi syariah itu ekonomi yang sesungguhnya dikembangkan Islam tapi berlaku untuk semua ummat (agama). Karena banyak nilai-nilai yang baik di dalamnya. Saya juga salut kerpada Gubernur NTB yang telah menerbitkan Perda Penanggulangan Penyakit Menular Nomor 7/2020 tentang disiplin protokol kesehatan di NTB,” Fachrul Razi dalam wawancaranya dengan awak media usai memberikan arahan kepada ASN lingkup Kementerian Agama Provinsi NTB dan Launching Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gema Zikir, Bersama Gubernur NTB di Golden Palace Hotel Mataram, Rabu (16/9/2020).
Selain itu Menteri juga memberi apresiasi kepada masyarakat NTB karena telah menjalin dan merekatkan harmonisasi kerukunan beragama di NTB secara rukun dan damai. Menurutnya, di NTB mayoritas Islam dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Tapi telah menunjukkan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam smesta.
Pada kesempatan tersebut Fachrul Razi juga menyatakan belum memastikan dibukanya pelaksanaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tahun 2020. Pasalnya, secara eksplisit pemerintah belum memutuskan apalagi mengumumkan secara tegas terkait penyelenggaraan umrah di tengah masih mewabahnya Covid-19.
“Meski nantinya diizinkan untuk membuka PPIU akan diberikan secara terbatas. Tapi sejauh ini kita akan tetap memonitor perkembangannya,” kata
Menteri yang dikenal sedikit bicara banyak kerja ini menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara penerima Umrah. Terkait waktu pembukaan, menurut Menteri bisa jadi di akhir tahun ini atau bisa tahun depan.
“Karena hal ini juga masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi. Dan sebaiknya kita pelajari dulu apa dizinkan atau tidak oleh Pemerintah Saudi Arabia terkait perjalanan Umrah ini,” ujarnya.
Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI ini menambahkan, saat ini pemerintah masih mengamati bagaimana pandemi Covid-19 di Arab Saudi, apakah aman atau kasusnya masih membahayakan jamaah jika didiperbolehkan melakukan umrah.
“Pemerintah akan menginzinkan PPIU memberangkatkan jamaah jika Arab Saudi aman dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kalau jamaah Indonesia kita jamin mereka sehat. Sebaliknya, di Arab Saudi juga sehat ya kita izinkan,” katanya.
Menteri menambahkan, terkait dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah ini, pemerintah tidak bisa jalan sendiri. Kementerian juga harus bersinergi dengan pihak swasta, dalam hal ini PPIU. Disamping itu juga, para pengusaha trevel PPIU ini legal untuk memberangkatkan jamaah umrah ke Tanah Suci.
Menteri juga mengaku bangga dengan kekompakan para ASN lingkup Kementerian Agama Provinsi NTB Bersama tokoh lintas agama se NTB yang tetap berkomitmen membangun daerah sesuai dengan tufoksi masing-masing.
Sebelumnya Menteri Agama dalam arahannya bagi para ASN lingkup Kemenag NTB mengungkapkan terima kasihnya kepada para ASN Kemenag NTB yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik di lingkup Kementerian Agama. Menurutnya, founding father bangsa ini telah merumuskan pedoman hidup yang harus di taati sampai sekarang yang termuat dalam 4 pilar kebangsaan.
Dikatakan Fachrul Razi, empat pilar tersebut diantaranya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika juga harus tetap kokoh dan dipertahankan juga sangat penting menjaga akhlaq dan harus menjadi contoh bagi masyarakat.
"Garis bawahi, pegang teguh loyalitas komitmen kebangsaan itu dan tetap menjaga akhlaq. Masalah KKN ASN Kemenag itu seperti kain putih, ternoada sedikit sangat terlihat. Bukan melepas bajunya, tetap pegang aturan dan norma yang berlaku. Baju putih yang kita kenakan harus membanggakan agar tidak ada noda sedikitpun. Kami juga bangga dengan berbagai gebrakan Gubernur NTB termasuk tetap membangun konektifitas dan jaringan ke pemerintah pusat," ungkapnya. (red)
