 |
| Foto: Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah yang didampingi oleh Asisten dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah saat audiensi dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil yang berlangsung di gedung Kementerian ATR/BPN. (ist/O'im) |
Jakarta, incinews.net: Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah yang didampingi oleh Asisten dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah melakukan audiensi dengan Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil yang berlangsung di gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis 13 Agustus 2020.
Selain Menteri, hadir dalam kegiatan audiensi tersebut Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah, MM, M.Sc, M.TP,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Madani Mukarom, B.Sc,F, M.Si, Kepala Dinas PMTPST H, Moh Rum, MT, Kepala Bappeda Dr.H. Amry Rakhman dan Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan.
Gubernur NTB Dr.H Zulkieflimansyah mengatakan, kunjungan ini untuk melakukan audiensi terhadap percepatan pembahasan persetujuan substansi revisi RTRW Provinsi NTB 2019-2029 sebagai upaya mengakselerasi beberapa investasi di Wilayah NTB termasuk rencana KEK Teluk Santong.
"Kunjungan ini juga dilakukan pada beberapa kementerian terkait seperti
Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi," katanya.
Hasil pertemuan tersebut yaitu Kementerian ATR/BPN mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat penyelesaian Revisi RTRW dan segera melakukan persiapan pembahasan lintas sektor sebagai syarat pemberian persetujuan substansi.
"Kementerian ATR/BPN juga mendukung Pemprov NTB mempercepat investasi dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada," kata Gubernur.
Selain itu ada beberapa persyaratan teknis yang akan segera disiapkan oleh Pemprov NTB dan pemerintah pusat untuk mendukung hal tersebut.
Sementara itu Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah mengatakan, penyesuaian tata ruang untuk kepentingan Investasi di NTB sangat penting mengingat dinamika kebutuhan pembangunan di NTB kedepan sangat menjanjikan. Termasuk KEK Tanjung Santong sebagai KEK energi dan agro yang didalamnya direncanakan akan dibangun kilang minyak kapasitas 300 ribu barrel/ hari dan industri bio ethanol harus terakomodir dalam RTRW Provinsi.
"Terima kasih Pak Menteri atas waktu dan perhatiannya pada kami di NTB," ujarnya.(red)
