 |
| Foto: Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, saat memimpin rapat evaluasi program NTB Hijau dan NTB Zero Waste bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur. (ist/O'im) |
Mataram, incinews.net: Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Menjelaskan NTB Hijau dan NTB Zero Waste yang menjadi Program unggulan Provinsi NTB diharapkan tak hanya memberikan dampak positif kepada lingkungan saja. Melainkan juga harus dapat memberikan banyak manfaat langsung kepada masyarakat sebagai pelaku utama. Pengurangan dan penanganan sampah serta penghijauan lahan cepat atau lambat akan memberikan berbagai insentif dan beragam manfaat serta hal-hal positif bagi kemaslahatan masyarakat di NTB.
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat evaluasi program NTB Hijau dan NTB Zero Waste bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, bertempat di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Kamis (27/08/2020).
"Kedua program ini sekarang sudah berbasis desa (masyarakat). Tugas dinas LHK adalah membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memberikan ruang partisipasi tapi juga keuntungan yang langsung dirasakan oleh masyarakat", terang Ummi Rohmi panggilan akrab Wagub NTB.
Sistem kerja berbasis desa dan masyarakat ini harus terus dicari terobosan agar masyarakat makin peduli dengan lingkungan. Pengurangan dan penanganan sampah dengan pola bank sampah maupun daur ulang bernilai ekonomi seperti pelet bahan bakar dan kompos, baru beberapa langkah dari strategi menarik minat masyarakat terhadap lingkungan. Begitupula dengan industrialisasi hutan dengan tanaman produktif adalah bagian dari target nol sampah dan lingkungan hijau pada 2023.
Wagub Umi Rohmi menjelaskan, sebagai aset sekaligus warisan yang harus dijaga, isu lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam aspek kehidupan masyarakat. Padahal tanpa lingkungan yang bersih, asri dan lestari, kualitas kehidupan menjadi berkurang.
Namun demikian, pemerintah provinsi melalui Dinas LHK NTB, berkewajiban memberikan edukasi sambil meningkatkan ekonomi melalui strategi lingkungan yang baik.
Beberapa strategi lingkungan itu seperti dipaparkan Dinas Lingkungan Hidup NTB dalam mewujudkan NTB Hijau adalah pelibatan masyarakat desa di pesisir hutan untuk mulai menanam tanaman produktif di areal perhutanan sosial. Progress strategi ini yang sudah berproduksi seperti Industri Kayu Lima Sejahtera di Lombok Tengah yang menghasilkan 40 kubik perhari dan telah mengekspor ke Maroko sebanyak 100 kubik pada bulan ini.
Industri tanaman minyak atsiri di KLU, Lotim dan Sumbawa untuk kebutuhan pasar ekspor dan nasional, industri bambu dari bahan baku hutan rakyat di Lombok dan Sumbawa serta industri pakan ternak dan hijauan di Sumbawa dan Sekotong berupa lamtoro dan tanaman fast growing lainnya.
"Selain menunjang recovery dan penghijauan, industri ini juga memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah dan masyarakat. Ini bisa jadi masa depan industri kehutanan karena sudah ada buyer dan offtaker untuk secure market dan kita sudah mendahului provinsi lain dari kontribusi KPH", jelas Kadis LHK, Madani Mukarom.
Selain pelibatan investasi swasta di sektor kehutanan, masyarakat melalui Bumdes dan anggaran desa telah memulai untuk penyediaan bahan baku pasar ini. Di kabupaten Sumbawa Barat sudah ada 17 Bumdes yang berpartisipasi dengan pemberian stimulus ekonomi industrialisasi hasil hutan.
Progress penghijauan sendiri pada 2020 menjangkau seluas 4.641 Ha lahan dari 152 ribu hektar pada 2023 yang harus terus dievaluasi melalui perlindungan kawasan hutan dari penjarahan, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan oleh masyarakat.
Dalam penanganan dan pengurangan sampah melalui program Zero Waste, Dinas LHK telah melakukan kerjasama dengan 10 kabupaten/ kota dalam hal pendataan timbulan sampah sekaligus infrastrukturnya. Pada tahun 2020 ini, target pengurangan baru tercapai 2,56 persen dari 15 persen. Sedangkan penanganan sampah sudah mencapai 33,15 persen dari target 40 persen.
"Di kota sebagai etalase capaian dan episentrum sampah, kita sudah berkomitmen dengan 50 kelurahan dan 18 pasar. Begitu juga dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat umum seperti sungai, bantaran kali dan pinggiran jalan utama terus kita perbaiki kebersihannya", pungkas Madani. (red)
