 |
Foto: Gubernur NTB. (ist/O'im)
|
Mataram, incinews.net: Pandemi Covid 19 yang menggejala di hampir seluruh belahan dunia, tak hanya membawa musibah bagi sektor kesehatan dan sosial ekonomi, tetapi juga dibalik musibah itu, justeru merangsang lahirnya ide-ide baru dan memaksa semua orang untuk bisa kreatif. Mecari formula untuk memutar roda usaha ekonomi dan industri produktif, agar bisa tetap survive ditengah hantaman badai krisis akibat serangan pasukan maha kecil yang tak kasat mata itu.
Menyikapi dampak wabah Covid 19 ini, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah yang akrab disapa Dr. Zul meluncurkan kebijakan stimulus ekonomi untuk IKM/UKM dan Petani sebesar Rp. 80 Milyar untuk tahap awal ini, yang disisir dari belanja APBD Provinsi NTB dengan memangkas atau merealokasi belanja-belanja pegawai yang kurang produktif. Seperti belanja perjalanan, belanja rapat-rapat, ATK, biaya lembur dan belanja barang/jasa yang dinilai kurang prioritas.
Kebijakan itu diawali dengan telah diluncurkannya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I berupa bantuan sembako kepada 105 ribu KK bagi masyarakat se-NTB yang tidak tercover dari program JPS pusat seperti PKH, BPNT, BST dan juga JPS Kabupaten/Kota maupun Bantuan Sosial Tunai dari Desa. Total dana untuk JPS Gemilang selama 3 bulan inipun sebesar Rp.80 milyar diluar dana stimulus ekonomi diatas.
Jika JPS pusat wajib disalurkan dalam bentuk tunai, namun Gubernur Dr. Zul justru sebaliknya. Dengan mengambil langkah berani mewajibkan bahwa JPS Gemilang disalurkan dalam bentuk bantuan sembako dan paket suplemen yang semuanya merupakan paket produk lokal. Yakni hasil industri IKM/UKM dan home industry karya putra-putri NTB sendiri. Kebijakan Dr. Zul untuk menghidupkan produk lokal dan kerakyatan ini, ternyata menginspirasi Presiden RI, Ir. Joko Widodo, yang kemudian pada hari Rabu,13 Mei 2020 lalu telah ikut mencanangkan program penggunaan produk buatan sendiri secara virtual menghadapi krisis ekonomi dampak Covid 19 dari istana negara.
Harapannnya, program ini mampu menghidupkan produktivitas industri kecil dan usaha ekonomi produktif masyarakat. Itulah pula salah satu wujud dan gebrakan program industrialisasi di NTB yang sedari awal pemerintahannya telah digadang gadang oleh duet dou doktor, "Zul - Rohmi"sebagai program unggulan Gemilang ekonomi.
Dalam program industrialisasi ini, menurut Dr. Zul, pemerintah semestinya hadir sebagai katalisator untuk menghantarkan industri kecil, menengah dan kerakyatan lainnya benar-benar mandiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.
Karenanya, tugas pemerintah, kata Gubernur Ahli ekonomi ini saat Rapat Pembahasan Usulan Program Stimulus ekonomi COVID-19, di RRU Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jum'at (15/5/2020), bukan hanya sebatas membina IKM/UKM dan para petani atau pengusaha untuk menjamin kuantitas dan kualitas produk barang-barang yang dihasilkan saja. Tetapi juga membuka akses modal, mempermudah ijin dan menciptakan iklim investasi serta persaingan usaha yang sehat. Termasuk juga menyediakan pasar dan keberlanjutan produksi serta jaringan distribusi atau pemasarannya.
JPS Gemilang yang wujud kegiatannya adalah "BELI DAN GUNAKAN PRODUK IKM/UMKM LOKAL", kata Dr. Zul menjadi medium bagi Kepala OPD untuk membina dan menfasilitasi IKM/UKM dan usaha perdagangan secara berkelanjutan hingga terwujud ekosistem produksi dan pemasaran produk-produk lokal secara mandiri dan profesional.
Oleh karenanya, dana stimulus sebesar Rp. 80 milyar yang digulirkan Pemda NTB melalui 10 OPD teknis terkait, akan diarahkannya benar-benar untuk memperkuat sektor produksi atau industri kerakyatan, mulai industri hulu hingga hilir. IKM/UKM kita juga akan difasilitasi untuk mendapatkan akses modal dari Bank NTB Syariah, tanpa cicilan dalam satu tahun pertama, tanpa Bunga dan tanpa agunan sebagaimana di terapkan di negara venezuella, tegas Dr. Zul.
Itulah sebabnya, JPS gemilang yang disalurkan Pemerintah Provinsi NTB tidak berbentuk tunai. Tapi pakai sembako dengan serba lokal, kata Dr.Zul. "Sebab kalau uang, nanti tidak ada produksi, gak dibelanjakan untuk kebutuhan prioritas, tap justru untuk beli pulsa, beli rokok, beli pakaian dan lain-lain yg kurang produktif," tegasnya.
Ia menjanjikan JPS gemilang tidak berhenti setelah covid 19 ini saja. Tapi para kepala OPD tetap akan dan harus terus membina IKM/UKM hingga mandiri. Dan PT. GNE akan menyerap dan mengumpulkan produk-produk dari IKM/UKM, kemudian produk-produk tersebut disalur ke BUMDes dan TDC-TDC yang ada disetiap Desa. "Sehingga tidak ada yang nganggur, tetapi aktivitas ekonomi berjalan dan produk-produk IKM/UKM ada pasarnya," tegasnya. Semua memiliki keterkaitan. Misalnya Dikbud menyiapkan SDM dan teknologi dengan menciptakan SMK berdasarkan klaster kebutuhan. Demikian pula OPD lain, semuanya bisa dan harus mengambil peran dalam proses industrialisasi ini, pungkas Gubernur.
Asissten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Ir. H. Ridwansyah, MM. M.TP menjelaskan Pemerintah Provinsi NTB menyiapakan anggaran untuk Stimulus ekonomi dari relokasi dan refokusing sebesar 80 Miliar. Dana tersebut, menurut Dae Iwan sapaannya akan dimanfaatkan untuk stimulus usaha IKM/UKM dan petani.
Pertama, memberikan bantuan mesin-mesin olahan untuk meningkatkan produksi IKM/UKM dan kelompok usaha lainnya. Juga memberikan bantuan sarana prasarana perdagangan, serta bantuan benih tanaman/bibit/pakan. Semua peralatan mesin mesin tersebut, diproduksi oleh IKM permesinan lokal, dibawah koordinasi STIP Dinas Perindustriaan NTB. "Direncanakan tidak kurang, akan diproduksi bantuan mesin sebanyak 3.465 unit mesin sederhana yang dibutuhkan oleh UKM dalam mendukung produksinya," ungkap Dae Iwan. Ditargetkan pada Bulan agustus bantuan mesin-mesin tersebut sudah bisa mulai didistribusikan kepada masyarakat, ujarnya.
Kedua, program penciptaan lapangan kerja dan padat karya dengan cara mempercepat Pekerjaan Konstruksi untuk menciptakan lapangan kerja serta memperbanyak pekerjaan Padat Karya Desa
Ketiga, kata Ridwansyan adalah program BANTUAN PEKERJA & DUNIA USAHA TERDAMPAK, meliputi pembebasan dan keringanan pajak lokal bagi pengusaha terdampak. Juga memfasilitasi karyawan PHK/dirumahkan untuk mendapat fasilitas kartu prakerja, pembebasan BPJS untuk tenaga kerja. Memfasiliasi relaksasi pinjaman bank serta standarisasi dan sertifikasi produk IKM/UMKM. (red/dis)
