Foto: Coference bersama Danrem 162/ Wirabhakti, Kapolda NTB, Kejati NTB dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB.(ist/O'im)
Mataram, incinews.net: Selain fokus pada upaya mengantisipasi penyebaran dan penanganan medis Covid 19, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj.Sitti Rohmi Djalilah,M.Pd., mengajak para Bupati dan Walikota beserta seluruh jajarannya untuk tidak abai terhadap pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.
"Kita tidak terlena pada penanganan corona saja, dengan meminta masyarakat stay at home. Namun kita abai terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat," ujar Gubernur saat mengawali rapat koordinasi tematik terkait penanganan dampak sosial ekonomi wabah Covid 19, melalui Implementasi Program Jaring pengaman Sosial (JPS) Gemilang, yakni penyaluran pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat via video coference bersama Danrem 162/ Wirabhakti, Kapolda NTB, Kejati NTB dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB, Selasa (7/4-2020).
Dalam program penanganan dampak sosial ekonomi tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa selain program dari pusat dan pemerintah provinsi, juga kabupaten/kota diminta oleh Bang Zul sapaan akrabnya untuk berkontribusi.
Karena itu perlu koordinasi dan kolaborasi yang intens demi menghindari tumpang tindih dan ketepatan sasaran program.
"Sebab akan ada jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga ketika program ini dieksekusi tidak ada tumpang tindih implementasi di kabupaten dan kota," ujar Zul.
Program ini akan dieksekusi selama 3 bulan, sehingga masyarakat kita harapkan bisa berdamai dengan keadaan ini.
Selanjutnya Gubernur meminta Asisten ekonomi danPembsngunan, Ir. H.Ridwan Syah, M.M., M.Tp., untuk mempresentasikañ program JPS Gemilang untuk mendapatkan masukan dari para Bupati/Walikota.
Ridwansyah dalam paparannya, menjelaskan bahwa Pemprov NTB telah menyusun rencana penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, yang akan mulai disalurkan tanggal 16 April mendatang. Untuk program JPS Gemilang yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB selama 3 bulan kedepan, akan menyasar pada masyarakat miskin sebanyak 73.000 KK serta sektor informal yang terdampak sebanyak 32.000 KK.
Paket yang akan disalurkan terdiri dari paket sembako serta paket masker dan suplemen yang akan diisi dari produk-produk IKM dan UKM lokal.
Sedangkan untuk JPS Pemerintah Pusat di NTB akan menyasar pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 329.883 KK, bantuan paket sembako sebanyak 540.363 KK serta pembebasan dan keringanan listrik untuk 868.537 KK.
Merespon JPS Gemilang yang diluncurkan Gubernur Zul tersebut, para bupati/walikota pun menyatakan dukungan sepenuhnya. Bahkan masing-masing kabupaten dan kota, juga telah menyiapkan program serupa.
Diantaranya, Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmi, yang telah menyiapkan 20 Miliar untuk kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, beserta program-program penanganan lainnya.
Selain kesiapan logistik serta upaya pencegahan, para bupati/walikota juga menyampaikan sektor-sektor prioritas yang terus menjadi perhatian selama wabah ini, seperti investasi dan infrastruktur yang disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah. Ia memastikan pembangunan sirkuit MotoGP dan pembangunan bypass BIZAM – Mandalika tetap berjalan sesuai rencana.
“Program MotoGP maupun program pembangunan di bandara tetap berjalan, tetapi tetap memperhatikan juga prosedur protokol daripada sosial distancing phisical distancing. Termasuk jalan by pass juga tetap berjalan,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tentang keringanan pajak, Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, merespon kebijakan tersebut dengan sangat baik. Ia menyatakan hotel dan restoran yang ada di Lombok Utara akan dibebaskan dari pajak daerah.
“Hari ini saya akan tanda tangani surat pembebasan pajak daerah untuk hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Lombok Utara,” tegasnya.
Terhadap usulan yang disampaikan oleh para bupati/walikota terkait penambahan jumlah penerima PKH, Dr. Zul sapaan akrabnya, siap memfasilitasi dan menyampaikan seluruh usulan tersebut kepada Menteri Sosial RI.
“Kepada para Bupati dan Walikota, kami akan usahakan lewat kadis sosial dan lain-lain untuk tambahan PKH-nya segera disampaikan kepada kami, untuk kami sampaikan kepada Menteri Sosial,” katanya.
Gubernur juga memastikan supaya tidak ada duplikasi bantuan yang akan disalurkan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten/kota.
Dan secara khusus Dr. Zul meminta kepada Bupati/Walikota agar paket-paket jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh pemerintah kabupaten/kota juga sebisa mungkin menggunakan produksi dari IKM dan UKM kita sendiri.
Sementara itu Kapolda NTB, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan Danrem 162/Wirabhakti, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menekankan untuk tetap memperhatikan dan meningkatkan upaya antisipasi dan pencegahan covid-19 di seluruh kabupaten/kota se-NTB karena penyebaran virus ini sangat cepat. Termasuk pemakaian masker bagi semua dan pembatasan aktifitas sosial harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Sementara mengenai rencana langkah kontingensi apabila kondisi di NTB menjadi darurat, Danrem menyebut telah menyiapkan langkah-langkah ini sesuai dengan RO maupun perintah operasi yang telah diberikan oleh Kodam X Udayana.
“Apabila hal ini terjadi kami akan siap melaksanakan perintah operasi ini menjadi langkah-langkah kontingensi kami,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., dalam sesi terakhir mengingatkan agar pembatasan sosial tetap harus dilakukan mengingat ini masih ditahap awal. Pemda harus memberikan perhatian lebih mengingat kita harus mempertimbangkan keselamatan.
Ummi Rohmi, biasa Wagub disapa, juga menekankan peran Puskesmas untuk bisa melakukan tindakan perawatan untuk kasus-kasus ringan, sehingga tidak semua pasien menumpuk di rumah sakit umum. Oleh karenanya, ia meminta kepada bupati/walikota untuk sebisa mungkin mempersiapkan fasilitas yang cukup seperti menyediakan APD, ruangan dan memberikan fasilitas memadai dalam skala puskesmas.
“Mulai sekarang kita harus yakinkan betul, puskesmas-puskesmas kita ini siap,” pintanya.
Ummi rohmi juga mendorong agar pemda bisa memesan alat rapid test sesuai anjuran Menteri Kesehatan sekaligus mengantisipasi lonjakan pasien dengan mempersiapkan penambahan ruang isolasi untuk RSUD secara bertahap. (red)
