Foto: Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), H. Muhammad Syafrudin ST, MM, Saat sosialisasi Empat Pilar di Bima, Selasa (4/2/2020).
Bima, Incinews.net- Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), H. Muhammad Syafrudin ST, MM, melaksanakan sosialisasi Empat Pilar yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Selasa (4/2/2020).
Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dipusatkan di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tersebut, antusias diikuti oleh ratusan masyarakat. Mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan kaum perempuan (ibu-ibu).
Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa HMS ini mengajak warga di Dapilnya khususnya Soromandi, untuk ikut mensosialisasikan empat pilar kebangsaan. Mengingat empat pilar sangat penting dalam melaksanaan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
“Empat Pilar Kebangsaan sebagai pondasi untuk menjaga dan merawat keberagaman Indonesia,” katanya.
Menurutnya Indonesia memiliki beragam suku, etnis, budaya dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya empat pilar kebangsaan tersebut dan diterapkan dalam kehidupan, tidak ada lagi memandang perbedaan.
“Empat pilar kebangsaan menjadi instrumen yang tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia yang majemuk ini,” katanya.
HMS juga mengajak warga untuk tetap menjaga persatuan bangsa dan daerah. Apalagi tahun 2020 ini, Kabupaten Bima memasuki tahun politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima. Berbeda piilhan dan sikap politik merupakan hal yang biasa.
“Persatuan dan kesatuan harus tetap diutamaka. Jangan karena perbedaan politik menimbulkan perpecahan. Kita semua adalah saudara sebangsa dan setanah air,” katanya.
Semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan daerah harus terus ditingkatkan. Karena berkat persatuan rakyat, yang membawa Indonesia mampu melawan penjajah hingga bisa menjadi negara merdeka.
“Empat pilar pedoman berbangsa dan bernegara. Mari kita terapkan dan amalkan dalam kehiupan sehari-hari,” ujarnya.
Anggota komisi IV yang juga Politisi PAN ini, juga menyampakan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa ke Pemerintah Pusat. Terutama aspirasi para nelayan dan petani. (Inc) ADV
