Bima,Incinews.Net- Anggota DPR RI, Dapil NTB 1 (Pulau
Sumbawa), H. Muhammad Syafrudin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima
agar meningkatkan pengawasan distribusi pupuk subsidi.
Sebab
anggota DPR RI yang akrab disapa HMS ini menilai, kekisruhan distribusi pupuk
subsidi yang terjadi di sejumlah wilyah di Kabupaten Bima ditenggarai karena
lemahnya pengawasan saat pendistribusian.
“Saat
pendistribusian pupuk, pengawasan harus ditingkatkan,” katanya, Sabtu
(11/1/2020).
Tidak
hanya itu, Ia juga meminta Pemkab merespon cepat kebutuhan, yakni dengan
secepatnya menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok
(RDKK).
“Segera
selesaikan RDKK sehingga outputnya akan menjadi data akurat yang bisa dijadikan
pegangan untuk pendistribusian pupuk subdidi kedepan,” katanya.
Ia
mengaku, RDKK tersebut akan menjadi acuan bagi distributor menyalurkan pupuk
subsidi. Apabila koutanya dirasa berkurang atau tidak mencukupi, Ia bersedia
melakukan komunikasi dengan Direktur PT Pupuk dan Menteri Pertanian agar
ditambahkan alokasinya untuk NTB lebih khusus pulau Sumbawa.
“Jika
terjadi kekurangan pupuk di tingkat desa, maka Kecamatan melakukan realokasi.
Begitupun di tingkat Kabupaten hingga Provinsi,” kata Politisi PAN ini.
Terkait
proses pendistribusian pupuk subsidi dari distributor ke pengecer hingga
petani, HMS menyarankan agar Pemkab Bima mencontoh beberapa Kabupaten di NTB
yakni dengan menerbitkan kartu tani yang didalamnya iclude luas lahan yang
dimiliki.
“Kartu
ini akan menjadi rujukan kebutuhan pupuk subsidi. Saya sarankan agar kartu ini
juga dipakai di Bima,” katanya.
Sementara
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya mengklaim
stok pupuk susbsidi dan non subsidi masih banyak. Ia membantah jika pupuk
dianggap langka.
“Pupuk
tidak langka, stok pupuk ada 1.148 ton dan siap disalurkan. Penyaluran akan
diutamakan Kecamatan yang dinilai bermasalah,” akunya.
Hanya
saja selama ini rakyat terbiasa dengan pupuk bersubsidi dengan harga yang
murah. Pupuk tersebut ada di masing-masing distributor. Ia menjelaskan, kalau
pun bulan ini masih kekurangan bisa direlokasi ke bulan berikutnya.
“Distributor
tidak hanya berbicara Hak, tetapi Kewajiban dan tanggung jawab harus
diperhatikan,” katanya. (Inc)
