NTB,Incinews.Net- Stunting kini menjadi salah satu prioritas yang ditangani pemerintah secara nasional, termasuk di NTB. Sehingga ditargetkan masalah stunting tersebut sudah tuntas tahun 2023 mendatang. Demikian juga gerakan revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga dan posyandu mandiri, terus dioptimalkan sebagai unit terdepan menangani berbagai permasalahan kesehatan hingga sosial budaya dan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan dusun.
Dengan dukungan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp.103,6 miliar pada tahun 2020, tersebar di sejumlah organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya sebagai penanggungjawab kegiatan, maka Pemerintah Provinsi NTB optimis akan dapat menuntaskan program pemberantasan Stunting dan revitaliasi Posyandu dari berbagai aspek.
Dalam acara diskusi dengan topik "memetakan kendala yang dihadapi terkait revitalisasi Posyandu dan Stunting di ruang rapat Bappeda NTB, Kamis (12/12-2019), Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A bersama Kepala Bapeda NTB dan para Kepala OPD serta Akademisi
dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya menyepakati pentingnya penanganan stunting dan pembangunan kesehatan dilakukan dengan cara berbagi peran dari seluruh stakeholder terkait.
"Semua instansi harus bergerak bersama dengan cara berbagi peran", ujar dr. Eka. Termasuk juga menuntaskan stunting, menurutnya perlu dipetakan semua faktor penyebab dan resikonya, sehingga penanganan kasus stunting yang berbeda di setiap daerah dapat ditemukan solusi terbaiknya.
Dinas PUPR misalnya, memfokuskan anggaran stunting dalam hal menyiapkan infrastruktur sanitasi yang baik. Karena secara akademis, sanitasi yang buruk dinilai sebagai salah satu penyebab stunting.
Program intervensi yang serupa juga dikerjakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, yang sesuai fungsinya, kini tengah membangun aplikasi dan basis data penanganan stunting secara keseluruhan. Dengan demikian, didapatkan data pasti mengenai penderita stunting sekaligus objek pelayanan kesehatan secara komprehensif dalam Posyandu Keluarga di seluruh NTB, terangnya.
"Sinergi dan kebersamaan harus dibangun dengan koordinasi dan program. Beberapa kali Ibu Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah mengingatkan hal tersebut, demi mewujudkan program NTB Gemilang,”ungkap dr. Eka mengingatkan
Ia juga menambahkan perlu adanya pemahaman bersama dan pendekatan yang lebih detail di OPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, agar dapat ditemukan pola penyebab dan cara menangani kasus stunting yang efektif maupun penyelenggaraan Posyandu Keluarga sehingga mudah merencanakan dan mengeksekusi program program intervensi yang diperlukan.
Menurut Data Dikes Provinsi NTB, saat ini NTB memiliki 169 puskesmas yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. NTB juga memiliki 7.294 Posyandu, Sedangkan Posyandu berbasis PAUD 215, Posyandu Pratama 308, Posyandu Madya 3.052, Posyandu Purnama 3.640, Posyandu Mandiri 474, Posbindu 1.259, Posyandu Remaja 842, Posyandu Lansia 1.465. Sedangkan Posyandu berbasis bank sampah ada 47, dan yabg sudah menjadi Posyandu keluarga ada 904 buah se NTB.
Kepala Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bappeda, Taufik Hari Suryanto, menegaskan bahwa pelibatan akademisi dan Lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan ini sangatlah tepat. Karena menurutnya kampus dan NGO memiliki data riset yang lebih konferensif dan mendalam tentang stunting maupun kesehatan masyarakat secara umum.
Dikatakan Taufik, hal ini dapat membantu percepatan program revitalisasi posyandu sebagai program unggulan maupun penanganan stunting.
Berbeda dengan Taufik, perwakilan dinas kesehatan Lombok Timur mengakui bahwa saat ini Lotim dengan jumlah penduduk terbesar di NTB masih mencatatkan diri dengan angka penderita stunting tertinggi. Ia berharap pola penganggaran dan sasaran program yang terukur dapat terus menekan angka stunting di daerahnya. Wakil Dinas Ketahanan Pangan menyebut intervensi program dari dinasnya menyasar beberapa sekolah untuk pengetahuan dan sosialisasi tentang makanan sehat dan aman bagi anak sekolah.
Dalam pertemuan tersebut hadir diantaranya DPMPDes Dukcapil, DP3AP2KB, Dinas PUPR, DKP, Dikbud, kabupaten Loteng, Lotim, kota Mataram, LSM YILMN dan Plan Internasional yang telah memiliki program khusus dan intervensi terkait Stunting dan Revitalisasi Posyandu. (inc)
