Mataram,Incinews.Net- Memperkuat pengembangan kegiatan posyandu keluarga dalam program revitalisasi Posyandu yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB, kini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menyiapkan dukungan teknologi berupa sebuah Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis laman daring.
Situs ini digunakan tidak saja sebagai pelaporan rutin administrasi Posyandu, tapi juga menjelma sebagai bank data. Menu yang tersedia dalam aplikasi SIP nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan. Baik bagi masyarakat maupun pengambil kebijakan bidang kesehatan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH mengungkapkan pihaknya kini tengah menuntaskan pembangunan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan dan mengakomodir seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses layanan maupun pengembangan kegiatan di posyandu keluarga.
Ia menjelaskan didalam aplikasi tersebut, tidak hanya untuk pelaporan. Tetapi kata mantan Irbansus ini, didalamnya terdapat 4 model data dan informasi tentang program kegiatan posyandu.
Pertama, Posyandu KIA diantaranya mencakup Bina keluarga balita (BKB), kelas stunting, kelas ibu hamil dan lain-lain. Kedua, Posbindu yaitu mencakup zero waste, kebencanaan dan deteksi dini. Ketiga, Posyandu lansia mencakup pelayanan kesehatan dan deteksi dini. Keempat Posyandu Remaja mencakup PUP (pendewasaan Usia Perkawinan) , Bahaya narkoba dan berbagai permasalahan remaja lainnya.
Panca Yuniati, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan NTB dalam Pertemuan Sosialisasi Posyandu Keluarga Tingkat Provinsi di Mataram (Senin, 21/10) menjelaskan, beberapa hal terkait pembangunan Posyandu Keluarga, tengah disiapkan. Termasuk dukungan teknologi informasi, tegasnya.
Menurutnya, ada 4 strata posyandu di NTB saat ini. Berdasarkan Data hingga Juli 2019 Jumlah posyandu diseluruh Kabupaten/Kota se- NTB sebanyak 7.286. Dari jumlah itu, kata bu Panca sapaan akrabnya, jika dikaitkan dengan 4 strata posyandu tersebut diatas, maka Posyandu Pratama sebanyak 215 (4,4 %) Madya sebanyak 3.076 buah (42,2%); Purnama 3.421 (47,0%) dan Posyandu Mandiri sebanyak 471 (6,5%). "Inilah yang harus disiapkan dan diinisiasi secara bertahap agar memenuhi persyaratan ditingkatkan menjadi posyandu keluarga", ujarnya.
Hal senada diungkapkan Pejabat bidang Promosi Kesehatan (Promkes), Retno. Ia mengungkapkan bahwa dari 3500 kader posyandu yang ada di NTB saat ini, sebanyak 2500 kader telah memiliki sertifikat keahlian. Sebagai program unggulan yang menyasar masyarakat di level keluarga, Posyandu sebagai layanan dasar kesehatan akan diperluas layanannya bagi anggota keluarga lain selain ibu, bayi dan balita.
Dengan demikian, perluasan layanan Posyandu membutuhkan stakeholder lain sebagai penyedia layanan Posyandu dan tidak lagi dinas kesehatan semata. Layanan lain yang bersifat lintas sektoral diharapkan ikut menunjang berjalannya Posyandu Keluarga. Didalamnya ada BKKBN, PKK, DPMPD, DIKBUD, Kemenag, program PKH maupun program dinas kesehatan yang telah berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam Posyandu Keluarga seperti Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu).
Koordinasi dan sosialisasi ini diharapkan menjadi kerjasama antar lembaga yang mengurusi warga desa. Di BKKBN ada sebanyak 400 penyuluh KB lapangan dan Pokja kampung KB yang dapat membantu. Ada pula 1.17480 data penerima PKH Kesehatan dengan 998 pendamping yang dapat bersinergi dengan program Posyandu Keluarga.
Hal lain adalah peran pemerintah desa yang telah menandatangani nota kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk mendukung program Posyandu Keluarga. Selain dari sisi anggaran - dari dana desa, masalah teknis lain semisal kader dan penyediaan lokasi maupun sosialisasi pelayanan apa saja yang diperoleh dalam Posyandu Keluarga bagi warganya harus tersampaikan dengan baik. (Inc)
