Mataram, Incinews.Net- Pemilu 2019 telah usai. 7 Kab/Kota di Provinsi NTB kini bersiap menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam agenda demokrasi ini adalah pemilihan berjalan lancar, demokratis serta tertib dan aman.
Guna mewujudkan situasi pra, saat dan pasca pemilihan aman dan kondusif, KPU Provinsi NTB secara khusus menggelar Rapat Koordinasi pemetaan dan analisis daerah rawan konflik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin munculnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemilihan 2020.
Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 resmi dimulai pada 1 Oktober 2019 yang diawali dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan proses Pemilihan.
Dijelaskannya, kondisi yang aman tidak hanya pada saat kampanye, hari pemungutan suara dan penetapan calon terpilih, tetapi seluruh tahapan harus terlaksana dalam situasi yang kondusif, guna menjamin terselenggaranya pemilihan secara demokratis dan berkualitas, yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam pesta demokrasi dengan nyaman.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli, mengungkapkan bahwa, belum optimalnya kesiapan daftar pemilih, ditambah pula dengan potensi sengketa pencalonan, serta potensi konflik antar pendukung pada saat kampanye hingga pemungutan suara, merupakan hal-hal yang perlu dipetakan sebagai bentuk antisipasi konflik jelang Pilkada 2020.
Dari catatan KPU Provinsi NTB pada penyelenggaraan Pemilu 2019, lanjut Yan Marli, masih terdapat beberapa daerah rawan konflik yang dimungkinkan akan kembali terjadi konflik horizontal di masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan serentak 2020 mendatang.
Senada dengan Yan Marli, utusan BIN NTB Andi Basri mengatakan bahwa kerawanan yang perlu diantisipasi jelang penyelenggaraan Pemilihan mendatang adalah hal-hal yang berkaitan dengan daftar pemilih, pengamanan hari pemungutan suara, dan dana kampanye.
"Persoalan daftar pemilih yang kerap muncul dari pemilu ke pemilu agar dikomunikasikan lebih sinergis lagi dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, ujar Andi.
Sementara itu Kasi Intel Korem 162/Wirabhakti Hendra, menjelaskan selama pengamanan Pemilu 2019 Korem 162/Wirabhakti mencatat beberapa kasus yang berujung anarkis di Provinsi NTB.
Untuk mencegah kasus-kasus konflik tersebut terulang pada Pemilihan mendatang, KPU harus tetap bersinergi dengan Pemda untuk turut mencegahnya.
"Pemda juga harus mengetahui potensi konflik di masing-masing Kab/Kota. Setiap permasalahan yang muncul segera diselesaikan dengan bersinergi bersama penyelenggara pemilu dan aparat keamanan,” pinta Hendra.
Sementara itu, Zuriati, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi NTB, tidak menampik adanya potensi konflik horizontal di masyarakat, terlebih seiring rencana diberlakukannya rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik (e-rekap) pada Pemilihan Serentak mendatang 2020.
"Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan oleh KPU dalam pemilihan 2020, maka sosialisasi harus dilakukan secara masif kepada parpol dan komponen masyarakat, agar tidak timbul pemahaman yang salah terkait kebijakan ini", kata Zuriati.
Pakar Hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo berpendapat persoalan konflik bisa saja dipicu karena regulasi dan proses perumusan kebijakan tidak mengakomodir aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang kurang mengakomodir kepentingan rakyat, masih berpotensi muncul dan menimbulkan konflik pada Pemilihan serentak mendatang.
"Banyak persoalan atau potensi konflik yang diakibatkan faktor yuridis kerap tak terelakkan, yang berakibat ketidakpastian hukum", tegas Gatot.
Ia sangat berharap disisa waktu yang ada, perlu dilakukan antisipasi secara serius guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan demokrasi. (Inc)
