Mataram,Incinews,Net- Mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap sistem informasi yang digunakan Pemerintah daerah, maka Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi NTB, mulai tahun ini telah mempersiapkan pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah atau sebuah Tim yang diberi nama NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT).
Tim tersebut akan bertugas untuk menangani setiap insiden dan melakukan pemulihan keamanan bila terjadi serangan terhadap sistem informasi pemerintah daerah.
Persiapan pembentukan CSRIT tersebut, harus dimulai dari penyiapan SDM dengan meningkatkan kapasitas dan skill dibidang keamanan sistem informasi, ujar Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos.MH di kantornya di Jalan Udayana Mataram, Jumat (12/7-2019).
Ia menjelaskan seiring kebijakan dan komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalilah untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani, maka akan semakin banyak pula sistem informasi atau aplikasi yang akan digunakan. Sebagai media untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan publik.
Hal itu harus diimbangi dengan dukungan keamanan sistem yang handal, tegas mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil assesmet dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada awal bulan Mei yang lalu, NTB dinilai telah siap untuk membentuk CSRIT itu. Karena telah memiliki pedoman tata kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia.
Karenanya, BSSN memberikan prioritas kepada NTB bersama 17 Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di indonesia untuk diberikan asistensi dalam rangka persiapan pembentukan CSRIT, terang Aryadi.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat, tutur Aryadi maka bulan Agustus ini, Tim dari BSSN, sudah dikonfirmasikan akan turun memberikan Asistensi. Sehingga moment tersebut akan digunakannya untuk meng-up grading SDM bidang IT di NTB agar lebih siap jika terjadi insiden, tandasnya.
"Kami memiliki 40 tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD. Mereka ini akan terus kami berdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data", tegasnya. Terlebih Pimpinan (Bapak Gubernur, Bu Wagub dan Pak Sekda) telah menugaskan agar SDM dibidang IT dimaksimalkan dalam menangani sistem informasi untuk pelayanan masyarakat, imbuhnya.
Ia menegaskan Keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Dampaknya akan sangat merugikan, ungkapnya.
Sebelumnya, pada FGD kolaborasi pusat dan daerah dalam penanggulangan keamanan Siber di Jakarta baru-baru ini, Deputi bidang penanggulangan dan pemulihan BSSN, Bridjen Dedi, SIP. M.Si mengungkapkan bahwa pada tahun 2018 jumlah serangan terhadap sistim informasi pemerintah mencapai lebih dari 224 juta kali atau meningkat 13,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Karena itu, Dedi mengingatkan agar Pemerintah Daerah terus meningkatkan kualitas e-goverment. Dan memperhatikan aspek keamanannya, dengan memperkuat kapasitas SDM pengelolanya. Sebab menurutnya, gangguan keamanan dan insiden yang terjadi selama ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor kelemahan dan kecerobohan SDM.
Di NTB sendiri selama tahun 2018 lalu, menurut Gde Aryadi, sejumlah aplikasi pelayanan publik yang digunakannya, juga sempat diretas oleh serangan sebanyak 28 kali. Sehingga sempat mengganggu proses pelayanan. Itu data yang berhasil diretas saja. Tetapi kalau intensitas serangan, barangkali mencapai ribuan kali, ujarnya. (Inc)
